Jakarta, detik.com – Salah seorang pejabat direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) turut menjadi pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). BUMN itu meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Pupuk Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan,” ujar Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, dalam keterangan persnya, Kamis (28/3/2019).
“Manajemen Pupuk Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK,” imbuh Wijaya.
Selain itu Wijaya memastikan bila proses hukum yang berlangsung tidak mengganggu pencapaian target perusahaan. Dia juga meyakinkan bila tidak ada satu pun kebijakan perusahaan yang mendukung adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
OTT itu dilakukan KPK pada Rabu, 27 Maret 2019 yang menjaring 7 orang termasuk jajaran direksi PT Pupuk Indonesia itu. Belakangan KPK menangkap pula seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yaitu Bowo Sidik Pangarso.
KPK menduga ada transaksi haram yang terjadi berkaitan dengan distribusi pupuk menggunakan kapal laut. Tim KPK juga telah menyita uang dalam pecahan rupiah serta dolar Amerika Serikat, meski belum terungkap berapa jumlahnya.
Mereka yang ditangkap KPK saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK segera mengumumkan status hukum mereka yang terjaring OTT itu pada sore hari ini.
Baca Juga : Menkumham Malu Indonesia Masih Pakai KUHP Warisan Belanda
