JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet,) menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, Pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurutnya, filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya. “Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Yasyasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan RUU Permusikan tidak memenuhi kaidah hukum. Menurutnya itu karena kurangnya penjelasan mengenai kata-kata yang ada dalam RUU tersebut dan berpotensi disalahtafsirkan misalnya, mendorong, memprovokasi, dan asing. Padahal menurutnya, RUU tersebut juga memberikan ancaman pidana. Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi terkait adanya...Read More

hukumonline.com — PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban. RED Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis....Read More

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan hukum untuk Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon, terdakwa pemberi suap pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra karena jual beli jabatan. Tuntutan dibacakan di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam tuntutannya, jaksa KPK meminta majelis hakim untuk menyatakan agar...Read More

TEMPO.CO, San Francisco – Gugatan class action terhadap Apple diajukan oleh firma hukum California dengan tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana dilaporkan GSM Arena, 5 Februari 2019. Gugatan itu menyatakan bahwa Apple dengan sadar merilis pembaruan yang akan menghentikan charger atau pengisi daya Apple yang lebih lama untuk pengisian iPhone, sehingga memaksa pengguna untuk membeli pengisi...Read More

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -Koalisi sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK, mempertanyakan jangka waktu seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memakan waktu lima hari kerja. “Dalam sejarah seleksi hakim MK yang dilakukan secara terbuka dari ketiga lembaga negara pengusul (DPR, Presiden, dan MA), baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss. Kesepakatan ini ditandatangani di Bernerhof Bern, Swiss, pada Senin, 4 Februari 2019. Perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang...Read More

Oleh: Adam Setiawan kastara.id — NEGARA hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dijelaskan makna negara hukum (Rechtstaat atau Rule of Law) dan demokrasi dan mengapa kedua konsepsi memiliki koneksitas di dalam perkembangannya. Apa yang...Read More

INDOPOS.CO.ID – Menyoroti persoalan ketidakadilan hukum bagi korban Perdagangan Orang. Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas) yang merupakan salah satu jaringan yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk penghapusan perdagangan orang di Indonesia menyampaikan keprihatinan atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kasus J. Rusna di Batam. Memberikan sikap tegas kepada...Read More

JAKARTA, sinarharapan.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat pelaku penganiayaan dua pegawainya dengan jeratan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan terkait pengenaan pasal tersebut. “Soal adanya tanggapan publik apakah pemukulan itu masuk kategori yang Bisa KPK kenakan menghalangi...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan personel untuk membantu proses identifikasi pelaku teror di Filipina. Pemerintah masih perlu memastikan apakah pelaku teror merupakan WNI. “BNPT dan Kemenlu sedang melakukan penjajakan dan memastikan. Bahkan kita akan mengirim...Read More

TIMESINDONESIA, MALANG – Guru Besar FH UB (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Prof Masruchin Rumbai menyampaikan, bahwa Kode Etik Profesi Hukum saat ini, mulai dilupakan. Ia menilai seharusnya kode etik ini menjadi acuan dan pedoman profesi hukum untuk menegakkan keadilan. “Intinya hukum itu harus adil. Penegakan hukum harus adil dalam banyak hal,” katanya, dalam orasi ilmiah...Read More