YLBHI: RUU Permusikan Tidak Penuhi Kaidah Hukum
YLBHI: RUU Permusikan Tidak Penuhi Kaidah Hukum

YLBHI: RUU Permusikan Tidak Penuhi Kaidah Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Yasyasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan RUU Permusikan tidak memenuhi kaidah hukum.

Menurutnya itu karena kurangnya penjelasan mengenai kata-kata yang ada dalam RUU tersebut dan berpotensi disalahtafsirkan misalnya, mendorong, memprovokasi, dan asing.

Padahal menurutnya, RUU tersebut juga memberikan ancaman pidana.

Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi terkait adanya polemik terkait RUU Permusikan dalam konferensi pers Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan pada Rabu (6/2/2019) di Kemang, Jakarta Selatan.

“Karena pasal yang saya jelaskan tadi (pasal 5) punya ancaman pidana. Orang bisa dipidana. Karena itu, asas hukum setiap pasal harus jelas,” kata Asfinawati.

Ia pun mencontohkan, kata pencurian dalam pasal pencurian memiliki definisi yang jelas sedangkan kata yang berpotensi multitafsir dalam RUU Permusikan tersebut tidak ada penjelasannya.

Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan kata Permusikan yang menurutnya terlalu luas.

“Harusnya (penjelasan tentang mendorong, memprovokasi, dan asing) hadir dibagian penjelasan. Tetapi juga ada kata-kata tertentu yang tidak mungkin didefinisikan. Misalnya permusikan batasannya itu seluas apa. Jadi harus ada kaidahnya,” kata Asfinawati.

Baca Juga : Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024