Metrotvnews.com – Hakim Agung Gayus Lumbun menilai bakal terjadi turbulensi bila kasus perdagangan perkara di Mahkamah Agung benar terjadi. Gayus mengaku tidak bisa membantah dugaan tersebut. Perdagangan perkara itu, lanjutnya, bisa saja melibatkan birokrasi dan hakim agung yang tidak berintegritas. “Tentu yang bersangkutan punya hubungan khusus dan ini yang harus diungkapkan. Karena kami selama ini...Read More

Kompas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri adanya dugaan pemberian imbalan dari perusahaan pengembang properti kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Imbalan tersebut terkait kontribusi tambahan bagi perusahaan yang ikut dalam proyek reklamasi. Salah satunya, KPK menelusuri dugaan pemberian imbalan tersebut saat memeriksa staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, di Gedung KPK,...Read More

Kompas.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mensinyalir eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada Juli 2016. Selama ini, berembus kabar bahwa eksekusi akan dilakukan bulan ini. “Ya, mungkin saja (setelah lebaran). Puasa-puasa eksekusi kan tidak bagus. Masa lagi puasa mau eksekusi,” ujar Prasetyo di kantornya, Rabu (18/5/2016) malam. Namun,...Read More

Detik.com – KPK kembali memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad ‘Ongen’ Sangadji hari ini. Ia ditanya penyidik salah satunya mengenai perannya dalam pembahasan Raperda reklamasi di DPRD. Hal lainnya, Ongen juga masih ditanya mengenai pertemuan-pertemuan antara anggota DPRD dengan pihak pengembang proyek reklamasi. “Iya masih soal itu (pertemuan), seputar izin reklamasi, kemudian Raperda-nya, bagaimana dia...Read More

Detik.com – KPK kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan Marthen Dira Tome, Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT). Status tersangka Marthen pun, gugur. Terkait kekalahan tersebut, KPK menghormati putusan hakim. Akan tetapi, KPK langsung melakukan evaluasi dan telaah untuk didiskusikan kemudian hari. “Seperti teman-teman ketahui, hari ini sudah dibacakan putusannya. Kami menghormati keputusan hakim...Read More

Liputan6.com – Bolak-balik memeriksa saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Setidaknya, 50 saksi telah dipanggil. Baik dari swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ahli keuangan maupun pertanahan. Namun belum juga ada kejelasan ke arah korupsi. Putar otak, penyidik kemudian memeriksa segala laporan keuangan dan dokumen terkait pembelian RS...Read More

Okezone.com – Setelah proses pelimpahan yang keempat kali, berkas Jessica Kumala Wongso (27) masih saja ditolak oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Dalam pengembalian berkas kemarin, ada beberapa hal yang diminta oleh pihak Kejati. Dalam P19 nomor B-3599/O.1.1/Epp.1/05/2016, Jaksa meminta kepada penyidik untuk melampirkan jawaban dari Asisten Sekretaris kantor Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi...Read More

Cnnindonesia.com – Kejaksaan Agung mulai mempelajari hubungan antara kebijakan bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan kasus dugaan korupsi pada pengadaan terminal gas apung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU) Lampung oleh PT Perusahaan Gas Negara. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah, untuk mempelajari kaitan antara Dahlan dengan kasus FSRU Lampung, penyidik...Read More

Detik.com – Penyidik KPK tengah mendalami proses penetapan kontribusi tambahan 15 persen yang dimintakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Raperda itu menjadi latar belakang terjadinya penyuapan dari perusahaan pengembang kepada anggota DPRD DKI M Sanusi. Hari ini, Senin (16/52016), penyidik KPK...Read More

Detik.com – Sunny Tanuwidjaja memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka M Sanusi (MSN) di kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi di DPRD DKI Jakarta. Tiba di KPK, pria berkacamata itu tak berbicara banyak dan langsung masuk ke gedung KPK. Sunny tiba di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2016) sekitar...Read More

Okezone.com – Pengamat Kepolisian, M Naseer menegaskan perpanjangan jabatan Kapolri merupakan pelanggaran Undang-Undang. “Jika diperpanjang berarti melanggar Undang-Undang,” kata M Naseer kepada Okezone, Rabu(18/5/2016). Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menambahkan, Kapolri bukanlah keahlian khusus seseorang, melainkan suatu jabatan. “Tidak bisa, karena Kapolri merupakan jabatan, bukan keahlian khusus, kalau keahlian khusus mungkin bisa diperpanjang,...Read More

Cnnindonesia.com – Terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono disebut telah menyanggupi kewajibannya membayar kerugian negara sebesar Rp169,4 miliar atas perbuatan pidananya. Bekas pemilik Bank Moderen itu akan membayar dengan cara mencicil. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah mengatakan, Samadikun akan mencicil selama 4 tahun. Setiap tahunnya, Samadikun akan membayar sekitar Rp42 miliar....Read More