Cnnindonesia.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali. Menurutnya, keputusan MK tersebut akan menguntungkan terduga pelaku tindak pidana, termasuk para koruptor. Prasetyo berkata, MK lebih fokus melindungi pelaku tindak pidana. Akibatnya, kata dia, proses pencarian keadilan menjadi tidak seimbang. “Tampaknya MK lebih dikuasai pemikiran memberikan perlindungan...Read More

Kompas.com – Sektor pendidikan masih menjadi lahan empuk bagi praktik korupsi. Besarnya anggaran pendidikan hingga Rp 424,7 triliun pada 2016 juga diikuti dengan meningkatnya penyelewengan penggunaan dana itu. Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan periode 2005-2016. “Dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap...Read More

Detik.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menuai kontroversi. Putusan itu dianggap mereduksi pencari keadilan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum membaca putusan tersebut secara utuh. Namun Alex menyebut bahwa putusan MK tersebut sebenarnya memberikan efek positif. “Secara implisit Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebut bahwa...Read More

Gatra.com – Jaksa Agung menilai putusan Mahkamah Konstitus (MK) bahwa jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia. “MK yang membuat keputusan bahwa jaksa tidak bisa mengajukan PK, adalah langkah mundur dalam penegakan hukum,” kata Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (16/5). Pucuk pimpinan...Read More

Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan segan-segan untuk menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dengan pasal menghalang-halangi proses penyidikan. Penyidik KPK memiliki keyakinan kalau Nurhadi punya andil dalam menyembunyikan salah satu saksi kasus dugaan suap pengamanan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bernama Royani. “Bisa saja itu dilakukan. Makanya kan sekarang strategi penyidik itu...Read More

Republika.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pengadilan, punya prespektif perlindungan anak dalam memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Permintaan tersebut merujuk pada kejahatan seksual yang diduga menimpa 58 anak yang dilakukan oleh kontraktor Sony Sandra (SS) alias Koko (63 tahun) di Kediri, Jawa Timur. “(Pelaku hanya dituntut 13 tahun) makanya itu,...Read More

Detik.com – Drama keadilan kembali tampil dengan nada memprihatinkan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, KPK membuka BBM percakapan antara pejabat Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna (ATS) dengan koleganya, Kosidah. Dalam percakapan itu, Andri tanpa basa-basi menanyakan proses perkara yang didagangkannya. Kosidah yang berada di bagian administrasi perkara menjadi tangan Andri di dalam. Sementara Andri...Read More

Detik.com – Masih ingat kasus tabloid ‘Obor Rakyat’ di masa Pilres 2014 lalu? Tabloid ini mengupas kandidat saat itu Jokowi yang kini menjadi presiden. Saat itu Jokowi melalui kuasa hukumnya melakukan pelaporan ke Mabes Polri. Salah satu yang diberitakan Obor Rakyat mengenai keluarga Jokowi. Sekian tahun berlalu, kasus ini masuk ke pengadilan. Dua terdakwa yakni...Read More

Cnnindonesia.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantantang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap hasil audit kunjungan kerja perseorangan anggota dewan. Hal itu menyusul temuan BPK yang menyebut ada potensi kerugian negara sebesar Rp945,465 miliar atas kunjungan kerja dewan. “Temuan harus diungkap. Ini pelajaran bagi anggota dewan,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/5)....Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung bernama Royani, salah satu saksi kunci kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disembunyikan agar tidak bisa memberikan kesaksian. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, dugaan penyembunyian Royani agar tak bersaksi timbul ketika Royani tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai...Read More

Hukumonine.com – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan provisi atas tuntutan provisi yang diminta oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Hal tersebut seperti yang dibacakan oleh Made Sutrisna, Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara gugatan terhadap Partai Keadilan Sejahtera. “Dengan ini pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sementara permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya,” ujar...Read More

Hukumonline.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) mendapatkan apresiasi dari elemen masyarakat.  Untuk itu, Mahkamah Agung (MA) diminta mentaati putusan MK ini. Sebab, selama ini MA seringkali menerima pengajuan PK yang diajukan Jaksa dengan dalih yurisprudensi membolehkan untuk itu. “Menurut hemat saya putusan MK harus...Read More