Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!
Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!

Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!

Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!
Gatra.com – Jaksa Agung menilai putusan Mahkamah Konstitus (MK) bahwa jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia. “MK yang membuat keputusan bahwa jaksa tidak bisa mengajukan PK, adalah langkah mundur dalam penegakan hukum,” kata Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (16/5).

Pucuk pimpinan korps Adhyaksa ini menegaskan, putusan MK juga tidak memperhatikan rasa keadilan para korban tindak pidana korupsi atau lainnya, sehingga putusan itu memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan, termasuk koruptor. “Sementara melupakan adanya sisi lain pencari keadilan, yaitu korban kejahatan,” jelasnya.

Dengan putusan itu, maka jaksa tidak bisa maksimal memperjuangkan keadilan bagi korban tindak pidana, termasuk korupsi yang korbannya bukan hanya kerugian negara, namun juga hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Prasetyo menegaskan, bukan kali ini saja MK membuat keputusan tak memihak pada penegakkan hukum dan menyulitkan penegak hukum, di antaranya tentang perluasan obyek gugatan praperadilan Pasal 77 KUHAP.

Dengan perluasan penetapan tersangka sebagai praperadilan, ujar Praseyto, maka para tersangka dengan mudah mempermasalahkan penetapan statusnya sebagai pesakitan dan juga penggeledahan serta penyitaan. “Sesuatu yg sangat menghambat dan mempersulit penyidikan,” katanya.

MK memutuskan jaksa tidak boleh mengajukan PK itu setelah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang diajukan Anna Boentaran, istri dari terpidana korupsi dan buronan kasus BLBI.

 (Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024