Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!
Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!

Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!

Jaksa Agung: Jaksa Tak Boleh PK, Kemunduran Hukum!
Gatra.com – Jaksa Agung menilai putusan Mahkamah Konstitus (MK) bahwa jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia. “MK yang membuat keputusan bahwa jaksa tidak bisa mengajukan PK, adalah langkah mundur dalam penegakan hukum,” kata Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (16/5).

Pucuk pimpinan korps Adhyaksa ini menegaskan, putusan MK juga tidak memperhatikan rasa keadilan para korban tindak pidana korupsi atau lainnya, sehingga putusan itu memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak kejahatan, termasuk koruptor. “Sementara melupakan adanya sisi lain pencari keadilan, yaitu korban kejahatan,” jelasnya.

Dengan putusan itu, maka jaksa tidak bisa maksimal memperjuangkan keadilan bagi korban tindak pidana, termasuk korupsi yang korbannya bukan hanya kerugian negara, namun juga hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Prasetyo menegaskan, bukan kali ini saja MK membuat keputusan tak memihak pada penegakkan hukum dan menyulitkan penegak hukum, di antaranya tentang perluasan obyek gugatan praperadilan Pasal 77 KUHAP.

Dengan perluasan penetapan tersangka sebagai praperadilan, ujar Praseyto, maka para tersangka dengan mudah mempermasalahkan penetapan statusnya sebagai pesakitan dan juga penggeledahan serta penyitaan. “Sesuatu yg sangat menghambat dan mempersulit penyidikan,” katanya.

MK memutuskan jaksa tidak boleh mengajukan PK itu setelah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang diajukan Anna Boentaran, istri dari terpidana korupsi dan buronan kasus BLBI.

 (Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Bersinergi, KAI & Polri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Kapasitas SDM
September 8, 2023
Harapan Presiden KAI & Pimpinan OA Lainnya di HUT MA ke-78
August 23, 2023
Siaran Pers DPP KAI Terkait Vice President KAI Adv. Prof. Denny Indrayana
July 17, 2023
9 Hakim MK Adukan Denny Indrayana ke KAI & Denny pun Keluar dari Grup WA DPP KAI Agar Tidak Mengganggu Pemeriksaan Etik
July 15, 2023
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan!
July 11, 2023