Liputan6.com – Bolak-balik memeriksa saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Setidaknya, 50 saksi telah dipanggil. Baik dari swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ahli keuangan maupun pertanahan. Namun belum juga ada kejelasan ke arah korupsi. Putar otak, penyidik kemudian memeriksa segala laporan keuangan dan dokumen terkait pembelian RS...Read More

Okezone.com – Setelah proses pelimpahan yang keempat kali, berkas Jessica Kumala Wongso (27) masih saja ditolak oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Dalam pengembalian berkas kemarin, ada beberapa hal yang diminta oleh pihak Kejati. Dalam P19 nomor B-3599/O.1.1/Epp.1/05/2016, Jaksa meminta kepada penyidik untuk melampirkan jawaban dari Asisten Sekretaris kantor Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi...Read More

Cnnindonesia.com – Kejaksaan Agung mulai mempelajari hubungan antara kebijakan bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan kasus dugaan korupsi pada pengadaan terminal gas apung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU) Lampung oleh PT Perusahaan Gas Negara. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah, untuk mempelajari kaitan antara Dahlan dengan kasus FSRU Lampung, penyidik...Read More

Detik.com – Penyidik KPK tengah mendalami proses penetapan kontribusi tambahan 15 persen yang dimintakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Raperda itu menjadi latar belakang terjadinya penyuapan dari perusahaan pengembang kepada anggota DPRD DKI M Sanusi. Hari ini, Senin (16/52016), penyidik KPK...Read More

Detik.com – Sunny Tanuwidjaja memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka M Sanusi (MSN) di kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi di DPRD DKI Jakarta. Tiba di KPK, pria berkacamata itu tak berbicara banyak dan langsung masuk ke gedung KPK. Sunny tiba di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2016) sekitar...Read More

Okezone.com – Pengamat Kepolisian, M Naseer menegaskan perpanjangan jabatan Kapolri merupakan pelanggaran Undang-Undang. “Jika diperpanjang berarti melanggar Undang-Undang,” kata M Naseer kepada Okezone, Rabu(18/5/2016). Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menambahkan, Kapolri bukanlah keahlian khusus seseorang, melainkan suatu jabatan. “Tidak bisa, karena Kapolri merupakan jabatan, bukan keahlian khusus, kalau keahlian khusus mungkin bisa diperpanjang,...Read More

Cnnindonesia.com – Terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono disebut telah menyanggupi kewajibannya membayar kerugian negara sebesar Rp169,4 miliar atas perbuatan pidananya. Bekas pemilik Bank Moderen itu akan membayar dengan cara mencicil. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah mengatakan, Samadikun akan mencicil selama 4 tahun. Setiap tahunnya, Samadikun akan membayar sekitar Rp42 miliar....Read More

Cnnindonesia.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali. Menurutnya, keputusan MK tersebut akan menguntungkan terduga pelaku tindak pidana, termasuk para koruptor. Prasetyo berkata, MK lebih fokus melindungi pelaku tindak pidana. Akibatnya, kata dia, proses pencarian keadilan menjadi tidak seimbang. “Tampaknya MK lebih dikuasai pemikiran memberikan perlindungan...Read More

Kompas.com – Sektor pendidikan masih menjadi lahan empuk bagi praktik korupsi. Besarnya anggaran pendidikan hingga Rp 424,7 triliun pada 2016 juga diikuti dengan meningkatnya penyelewengan penggunaan dana itu. Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan periode 2005-2016. “Dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun dan nilai suap...Read More

Detik.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menuai kontroversi. Putusan itu dianggap mereduksi pencari keadilan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku belum membaca putusan tersebut secara utuh. Namun Alex menyebut bahwa putusan MK tersebut sebenarnya memberikan efek positif. “Secara implisit Pasal 263 ayat 1 KUHAP menyebut bahwa...Read More