Sindonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dari hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR, bahwa sejumlah Anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar. Banyak diantaranya laporan hasil Kunker Anggota DPR yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Itu (audit kunker DPR) masuk dalam bagian audit yang sedang...Read More

Kompas.com – Kementerian Energi dan SDM beserta Komisi Pemberantasan Korupsi memberi batas waktu hingga 12 Mei 2016 bagi pemerintah daerah untuk menata kelola perizinan dan mengevaluasi seluruh izin yang pernah diterbitkan di bidang pertambangan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, tidak akan ada toleransi bila ada perbuatan perbuatan pidana korupsi pada perizinan itu. “Kita tidak...Read More

Kompas.com – Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016) lalu, mengajukan gugatan secara berkelompok atauclass action melawan Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan permukiman mereka. “Selama menjalankan proses program normalisasi ini, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan melawan hukum, maka warga minta program ini dihentikan,” kata kuasa hukum warga, Vera WS Soemarwi di Sanggar Ciliwung, Bukit...Read More

Hukumonline.com – Banyaknya persoalan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan berbagai kalangan akademisi. Tak hanya itu, bila Buku I RKUHP disahkan tanpa memperbaiki berbagai hal, dikhawatirkan akan membuat rancu implementasi aturan pidana tersebut bagi para penegak hukum sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai objek hukum. DPR dan pemerintah diminta tak tergesa-gesa melakukan pembahasan,...Read More

Detik.com – Mahkamah Agung (MA) memastikan sudah mengirim petikan putusan kasasi ke mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance para pihak. MA menegaskan bahwa petikan putusan itu sudah bisa dijadikan dasar untuk mengeksekusi Yance ke dalam penjara selama 4 tahun. “Sudah dikirim beberapa hari lalu,” kata juru bicara MA hakim agung Suhadi saat berbincang...Read More

Kompas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan tujuh saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Maluku, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Rabu (10/5/2016). Tersangka dalam kasus ini adalah mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro. Ketujuh saksi yang akan diperiksa adalah kepala...Read More

Aktual.com – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dituntut hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan, oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nazaruddin dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu, Majelis Hakim diminta untuk menjatuhkan hukuman kepada Nazaruddin...Read More

Kompas.com – Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, transparansi pada sektor penegakan hukum masih lemah. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dadang menjelaskan, skor Corruption Perception Index (CPI) 2015 terkait korupsi mengalami penurunan khususnya pada institusi kepolisian, pengadilan, badan legistatif, dan...Read More

Hukumonline.com – Ketua Komisi D DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengaku menyimpan uang sejumlah AS$10 ribu di dalam brankasnya. Namun, ia membantah jika uang tersebut adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, uang itu merupakan hasil bisnis properti. “Itu bisnis saya, properti. Thamrin City,” katanya usai diperiksa di KPK, Rabu (11/5). Beberapa hari lalu, KPK...Read More

Detik.com – Perwakilan masyarakat meminta pimpinan Mahkamah Agung (MA) merombak total jajarannya guna memberantas mafia peradilan. Sebab, belasan hakim dan pejabat pengadilan terseret skandal korupsi beberapa waktu terakhir. “Rentetan kasus yang terjadi di lembaga peradilan ini perlu disikapi serius. Tertangkapnya pegawai pengadilan tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu semata, melainkan adanya kelemahan mendasar dari sistem...Read More

Detik.com – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) memeriksa mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ratiyono, terkait kasus korupsi pengadaan alat fitness di beberapa GOR Jakarta Barat. Selain Ratiyono, kejaksaan juga memeriksa 4 orang lainnya terkait kasus yang sama. “Kita periksa 5 orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat fitness yang diduga merugikan...Read More

Hukumonline.com – Belum genap setahun diterbitkan, Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 terus menuai pro dan kontra bagi organisasi profesi advokat. Akibat SKMA itu, penyumpahan advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) se-Indonesia mulai ramai dilakukan. Sekira November 2015 misalnya, hampir setiap minggu KPT DKI Jakarta mengambil sumpah para calon advokat dari berbagai organisasi....Read More