Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 251 of 332

By

Editor KAI
Soal Tragedi 1965 1966, Rehabilitasi Umum Diperlukan
Mediaindonesia.com – PEMERINTAH hingga saat ini masih menyusun rekomendasi hasil dari simposium tragedi 1965/1966 yang digelar April lalu. Korban tragedi 1965/1966 berharap ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan, di antaranya rehabilitasi umum bagi para korban. Simposium tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal pengungkapan kebenaran. “Minimal ada semacam rehabilitasi umum, yakni mengembalikan hak awal sebelum peristiwa 1965...
Read More
Begini Cara Pejabat Kementerian Perhubungan ‘Atur’ Proyek
Hukumonline.com – Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bobby Reynold Mamahit didakwa memperkaya diri sendiri sebesar AS$20 ribu dan Rp300 juta (sekitar Rp576 juta) terkait proyek Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III Kemenhub. Penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo mengatakan, selain memperkaya diri sendiri, perbuatan Bobby juga memperkaya orang lain,...
Read More
Divonis 4 Tahun, Terdakwa Ini Heran Status Justice Collaborator Tak Dipertimbangkan
Hukumonline.com – Staf Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso, divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin(9/5).Vonis dijatuhkan oleh majelis hakim yang terdiri Baslin Sinaga, Mas’ud, Didiek Riyono Putro, Titi, dan Sigit Purnomo. Vonis tersebutlebih rendah dibanding...
Read More
Besok, Data Panama Papers Dibuka untuk Publik
Tempo.co – Konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) akan merilis data 200 ribu perusahaan cangkang klien firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Dengan langkah ini, publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat mengetahui isi Panama Papers. Akses publik pada data Panama Papers dibuka mulai Senin siang ini, pukul 2 waktu Washington, Amerika Serikat, di situs https://offshoreleaks.icij.org....
Read More
KPK Diminta Telusuri Asal-usul Uang Sumbangan Bakal Calon Ketum Golkar
Kompas.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi asal-usul uang sumbangan para bakal calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). “Sebab para calon ketum Golkar itu ada yang merupakan pejabat atau penyelenggara negara,” ujar Petrus melalui pesan singkat, Minggu (8/5/2016). KPK harus menelusuri...
Read More
Di Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum Harus Dapat Izin Ketua Pengadilan
Hukumonline.com – Setiap kuasa hukum yang beracara wajib menyampaikan laporan pemberian jasa kuasa hukum kepada ketua pengadilan. Laporan itu berisi antara lain informasi tentang jasa kuasa hukum, nomor sengketa, tanggal sidang, jumlah dan keterangan pemohon banding. Jika laporan itu tak dibuat, bisa jadi permohonan izin sebagai kuasa hukum akan menghadapi masalah. Kewajiban membuat laporan, dan...
Read More
FITRA: Ada Potensi Korupsi Rp 378 Milyar pada APBD Banten
Gatra.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir adanya potensi korupsi sejumlah Rp 378 milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2014-2015. Peneliti Politik Anggaran FITRA Gurnadi R, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (8/5), menyebutkan, potensi tersebut sesuai hasil kajian investigasi FITRA terhadap audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Potensi...
Read More
Meski Dibawah Umur, DPR Minta Jaksa Beratkan Hukuman Pemerkosa Yuyun
Aktual.com – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun, bocah berusia 14 tahun dihukum seberat-beratnya atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Menurutnya, meski ke 14 belas pelaku mayoritas jiga masih dibawah umur, hal itu merupakan tindakan biadab yang mesti dikecam secara keras karena tindakan dan perilaku para pelaku sudah jauh dari...
Read More
KNTI Ingin Presiden Keluarkan Inpres Moratorium Reklamasi
Republika.co.id – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk penghentian moratorium reklamasi di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya di pantai Jakarta Utara. “Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Inpres moratorium reklamasi di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Ahad (8/5). Menurutnya, hal tersebut...
Read More
KPK Didesak Tetapkan Jaksa Kejati DKI Jadi Tersangka Kasus PT Brantas
Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyuapan yang melibatkan dua oknum di PT Brantas Abipraya serta satu orang yang diduga perantara bernama Marudut. Dua oknum itu adalah Direktur Keuangan Sudi Wantoko dan General Manajer PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno yang...
Read More
Divonis MA 4 Tahun, Suami Bupati Indramayu Ajukan PK
Tempo.co – Kuasa hukum mantan Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin alias Yance akan ajukan peninjauan kembali (PK). Mereka membantah kliennya sudah dieksekusi. Hal tersebut diungkapkan seorang tim kuasa hukun Yance, Khalimi, Jumat, 6 Mei 2016. “Kalau salinan putusan MA sudah kami terima, kami akan langsung ajukan PK. Itu sudah pasti kami lakukan,” kata Khalimi. Khalimi...
Read More
Ada Celah Hukum di Kasus YN, Penegak Hukum Diminta Teliti
Kompas.com – Kriminolog sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel meminta aparat penegak hukum benar- benar teliti dalam menangani perkara YN (14), siswi SMP yang diperkosa dan dibunuh di Bengkulu. Reza mengatakan, polisi dan Jaksa harus dapat mengantisipasi celah hukum yang bisa dipakai para pelaku pemerkosa sekaligus pembunuh YN demi mendapatkan keringanan hukuman. “Polisi dan...
Read More
1 249 250 251 252 253 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024