Tempo.co – Konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) akan merilis data 200 ribu perusahaan cangkang klien firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca. Dengan langkah ini, publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat mengetahui isi Panama Papers. Akses publik pada data Panama Papers dibuka mulai Senin siang ini, pukul 2 waktu Washington, Amerika Serikat, di situs https://offshoreleaks.icij.org....Read More

Kompas.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi asal-usul uang sumbangan para bakal calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). “Sebab para calon ketum Golkar itu ada yang merupakan pejabat atau penyelenggara negara,” ujar Petrus melalui pesan singkat, Minggu (8/5/2016). KPK harus menelusuri...Read More

Hukumonline.com – Setiap kuasa hukum yang beracara wajib menyampaikan laporan pemberian jasa kuasa hukum kepada ketua pengadilan. Laporan itu berisi antara lain informasi tentang jasa kuasa hukum, nomor sengketa, tanggal sidang, jumlah dan keterangan pemohon banding. Jika laporan itu tak dibuat, bisa jadi permohonan izin sebagai kuasa hukum akan menghadapi masalah. Kewajiban membuat laporan, dan...Read More

Gatra.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir adanya potensi korupsi sejumlah Rp 378 milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2014-2015. Peneliti Politik Anggaran FITRA Gurnadi R, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (8/5), menyebutkan, potensi tersebut sesuai hasil kajian investigasi FITRA terhadap audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Potensi...Read More

Aktual.com – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun, bocah berusia 14 tahun dihukum seberat-beratnya atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Menurutnya, meski ke 14 belas pelaku mayoritas jiga masih dibawah umur, hal itu merupakan tindakan biadab yang mesti dikecam secara keras karena tindakan dan perilaku para pelaku sudah jauh dari...Read More

Republika.co.id – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk penghentian moratorium reklamasi di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya di pantai Jakarta Utara. “Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Inpres moratorium reklamasi di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Ahad (8/5). Menurutnya, hal tersebut...Read More