Hukumonline.com – Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan penyitaan uangsekitar Rp1,7 miliar oleh KPK terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Kasus itu dinilai sebagai dampak dari minimnya akuntabilitas dan transparansi MA dalam memproses perkara. Peneliti PSHK, Miko Ginting, mengatakan MA menangani perkara mulai dari tingkat kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK). Dalam setiap proses penanganan perkara sedikitnya...Read More

Hukumonline.com – Kasus yang menimpa siswi  Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rejang Lebong Bengkulu, Yuyun berupa pemerkosaan disertai pembunuhan belakangan menjadi sorotan masyarakat. Meski telah ada hukum pidana, namun perlu aturan lain yang besifat lex spesialis terhadap tindak pidana tersebut. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai rancangan aturan yang bersifat khusus itu didorong agar masuk...Read More

Kompas.com – Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam mempertahankan komitmennya untuk mengharuskan anggota DPR mundur ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasalnya, dalam masa reses saat ini DPR masih menunda revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur agar anggota TNI/Polri, anggota parlemen, dan pejabat publik tak perlu mundur jika...Read More

Kompas.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku masih mengikuti proses hukum terkait dugaan suap terhadap sejumlah anggota Komisi V DPR. Kasus itu ditangani KPK. “Kami masih terus melihat perkembangannya sampai sekarang dan kami patuhi proses hukum,” kata Muhaimin di Jakarta, Jumat (6/5/2016), ketika disinggung soal kasus yang menyeret Musa Zainudin, anggota Fraksi PKB di...Read More

Cnnindonesia.com  – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan saat ini pemerintah masih terus berusaha menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial juga masih terus berkoordinasi dengan aparat hukum dan Kementerian terkait dengan hal tersebut. “Proses yang sekarang juga sedang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator...Read More

Detik.com – Komite Etik Steering Committee (SC) Munaslub Golkar akan segera mulai bekerja. Tugas dari komite ini adalah menyaring para caketum sesuai dengan syarat prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela atau PDLT. “Mekanismenya itu terima pengaduan. Misal dari tim sukses atau LSM boleh ajukan aduan dan laporan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan suap pengurusan APBN 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek jalan di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan wilayah lainnya sebagai bentuk korupsi berjamaah. Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan menyatakan, dari ratusan kasus korupsi baik dalam delik pengadaan barang dan...Read More

Sindonews.com – Tujuh pelaku tindak kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun di Bengkulu hanya dihukum selama 10 tahun penjara, hukuman tersebut jauh dari hukuman maksimal yang semestinya diterima. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengungkapkan, seberapa lama masa hukuman pelaku bukan sebagai tolak ukur kepuasan terhadap keputusan...Read More

Cnnindonesia.com – Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendukung percepatan revisi Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Ia berkata, perubahan beleid itu akan membuat lembaganya bekerja selayaknya KPK karena akan ada jaksa dan hakim khusus narkotika. “Nanti tuntutan sampai vonis yang diberikan akan maksimal, terfokus. Profesionalisme juga jelas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/5) Jika peradilan narkotik terbentuk, kata...Read More

Republika.co.id – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto meminta agar penyidik Polda Bengkulu bekerja dengan baik dalam mengusut kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMPN 5 Palak Ulak Tanding, Yuyun (14 tahun). “Ini kasus yang sangat serius, penyidik jangan main-main karena ini menyangkut masa depan anak,” kata Wihadi di Jakarta, Jumat (6/5). Wihadi meminta penyidik untuk...Read More

Aktual.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan ikut menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, adalah bukti adanya jaringan sistemik dalam lembaga peradilan. “Kasus tersebut terjadi di PN Jakarta Pusat dan MA, ini menebalkan praduga bahwa kasus ini bukan persoalan satu atau dua...Read More

Tempo.co – Permohonan kasasi jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan bekas Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin dikabulkan majelis hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut terdaftar dengan nomor 2862.k/PID.SUS/2015 tertanggal 28 April 2016. Mahkamah Agung memvonis Irianto atau yang lebih dikenal dengan nama Yance 4 tahun bui dan denda Rp 200...Read More