May 6, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

May 6, 2016
KPK Akui Kasus di Kementerian PUPR Libatkan Banyak Pihak
Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan suap pengurusan APBN 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek jalan di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan wilayah lainnya sebagai bentuk korupsi berjamaah. Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan menyatakan, dari ratusan kasus korupsi baik dalam delik pengadaan barang dan...
Read More
Polri Klaim Vonis Hukuman Bukan Soal Puas atau Tidak Puas
Sindonews.com – Tujuh pelaku tindak kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun di Bengkulu hanya dihukum selama 10 tahun penjara, hukuman tersebut jauh dari hukuman maksimal yang semestinya diterima. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengungkapkan, seberapa lama masa hukuman pelaku bukan sebagai tolak ukur kepuasan terhadap keputusan...
Read More
BNN Inginkan Keistimewaan Kerja Layaknya KPK
Cnnindonesia.com – Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendukung percepatan revisi Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Ia berkata, perubahan beleid itu akan membuat lembaganya bekerja selayaknya KPK karena akan ada jaksa dan hakim khusus narkotika. “Nanti tuntutan sampai vonis yang diberikan akan maksimal, terfokus. Profesionalisme juga jelas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/5) Jika peradilan narkotik terbentuk, kata...
Read More
DPR Ingatkan Penyidik tak Main-Main Tangani Kasus Yuyun
Republika.co.id – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto meminta agar penyidik Polda Bengkulu bekerja dengan baik dalam mengusut kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMPN 5 Palak Ulak Tanding, Yuyun (14 tahun). “Ini kasus yang sangat serius, penyidik jangan main-main karena ini menyangkut masa depan anak,” kata Wihadi di Jakarta, Jumat (6/5). Wihadi meminta penyidik untuk...
Read More
PSHK: Kasus Nurhadi Buktikan bahwa Jaringannya Sudah Sistemik
Aktual.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan ikut menyeret Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, adalah bukti adanya jaringan sistemik dalam lembaga peradilan. “Kasus tersebut terjadi di PN Jakarta Pusat dan MA, ini menebalkan praduga bahwa kasus ini bukan persoalan satu atau dua...
Read More
Vonis Bebas Batal, MA Hukum Eks Bupati Yance 4 Tahun Bui
Tempo.co – Permohonan kasasi jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membebaskan bekas Bupati Indramayu Irianto M.S. Syafiuddin dikabulkan majelis hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut terdaftar dengan nomor 2862.k/PID.SUS/2015 tertanggal 28 April 2016. Mahkamah Agung memvonis Irianto atau yang lebih dikenal dengan nama Yance 4 tahun bui dan denda Rp 200...
Read More
Tanggung Jawab, Kejagung Harus Tangkap Buron Yang Sembunyi di Luar Negeri!
Aktual.com – Pemerintah melalui Kejaksaan Agung diharapkan terus mencari sampai dapat buronan koruptor yang masih bersembunyi di luar negeri, untuk mempertanggungjawabkan uang negara yang telah dikorupsi. “Para terpidana korupsi yang bersembunyi di sejumlah negara itu, harus berhasil ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)!” kata Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, di Medan, Kamis...
Read More
Terkait Pendirian Pabrik Semen, Warga Rembang Resmi Ajukan PK
Kompas.com – Warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus izin lingkungan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Pengajuan PK didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Semarang, Rabu (5/4/2016). Kuasa hukum warga, yang juga Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Sathayaprabu, di Semarang mengatakan,...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024