Hukumonline.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Beberapa hal menarik dalam RUU itu antara lain pembatasan masa periode jabatan hakim agung selama lima tahun, untuk kemudian dapat diperpanjang atau tidak untuk periode berikutnya. Hal tersebut murni menjadi usul dari Komisi III DPR sebagai pihak pengusul inisiatif RUU tentang Jabatan...Read More
Hukumonline.com – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pengadilan. Kali ini, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Bengkulu Janner Purba (JP). “(Ditangkap) Sekitar pukul 15.30 WIB, TKP di rumdin (rumah dinas) Ka PN Kepahiang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Senin (23/5). Walau belum merinci perkara apa yang menjerat...Read More
Gatranews.com – Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2016, Hermansyah Dulaimi, mengatakan, pihaknya akan meluluskan 4.764 peserta ujian jika nilai mereka mencapai angka 70. “Kalau dari 4.700 lebih itu semua passing grade-nya 70, ya kita lulusan,” tandas Hermansyah di Jakarta, Minggu (22/5). Ia menambahkan, nilai 70 merupakan syarat kelulusan peserta ujian...Read More
Aktual.com – Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merupakan salah satu pihak yang menggugat izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata menerangkan, salah satu gugatan tersebut dilayangkan karena terjadi kesalahan fatal dalam penerbitan alas hukum...Read More
Liputan6.com – Dalam penyidikan kasus dugaan suap pembahasanRaperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, KPK menemukan sejumlah indikasi lain. Salah satunya indikasi penerimaan kickback oleh Pemerintah Provinsi DKI. Indikasi kickback itu ditemukan lantaran adanya dugaan barter antara Pemerintah Provinsi DKI dan...Read More
Sindonews.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung, dalam menangani perkara dana hibah Kadin Jatim yang nyata-nyata mengabaikan putusan pengadilan harus menjadi catatan serius korps Adyaksa. Sebab, selain dapat dikategorikan melanggar sumpah jabatan, juga menorehkan preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. “Iya kan...Read More
Kompas.com – Kuasa hukum warga Luar Batang, Jakarta Utara, yaitu Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa gugatan berkelompok atau class action yang akan diajukan pihaknya ke PTUN untuk menggugat Pemprov DKI akan dimenangkan warga Luar Batang. Yusril menyatakan, salah satu dasar keyakinan tersebut adalah lemahnya Biro Hukum Pemprov DKI. Salah satu hal yang menjadi patokan Yusril adalah...Read More
Cnnindonesia.com – Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menyatakan penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) disebabkan oleh adanya pelanggaran regulasi. Pelanggaran ini dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan sekolah penerima dana. Dia menambahkan, pelanggaran ini mengakibatkan proses penyaluran dana BOS tidak efektif dan timbulnya indikasi...Read More
Tempo.co – Kuasa hukum Mohamad Sanusi, Krisna Murti dilaporkan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) karena memakai alamat HAMI tanpa izin. HAMI baru melaporkan pencatatan alamat tanpa izin ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Jumat, 20 Mei 2016. “Kemarin saya bersama ketua umum HAMI Sunan Kalijaga datang ke KPK meminta agar Krisna Murti mempertanggung jawabkan...Read More
Cnnindonesia.com – Rachmawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menutaskan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rachmawati mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut kasus BLBI menyengsarakan masyarakat Indonesia seumur hidup. ”Ini cukup lama, tetapi tidak tersentuh oleh KPK. Karena itu persoalan akumulatif, negara rugi Rp700 triliun. Setiap tahun negara membayar Rp60 triliun, itu...Read More
Antaranews.com – Tidak benar Kementerian Dalam Negeri minta pembatalan peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol, kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Antara di Semarang, Sabtu. Tjahjo dengan tegas menyatakan bahwa semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya. “Jabatan saya sebagai...Read More
Sindonews.com – Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) mengajak semua pihak termasuk elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mematuhi putusan provisi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) atas gugatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Adapun putusan provisi itu menyatakan bahwa Fahri Hamzah dapat kembali menjadi kader PKS hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Politikus...Read More
