Sindonews.com – Pengamat Hukum, Bivitri Susanti mengatakan, isu mafia hukum yang bermain di wilayah peradilan bukan barang baru dalam peradilan di Indonesia. Bahkan, masalah mafia peradilan menjadi penelitian yang menarik untuk dikaji secara akademis. “Sampai bisa dibongkar butuh teknik khusus cara untuk menangkap jaringan itu untuk membongkar lebih jauh,” ujar Bivitri saat diskusi bertajuk ‘Mahkamah...Read More

Sindonews.com – Terungkapnya sejumlah kasus suap dan korupsi di sektor peradilan, menjadikan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) harus berbenah. Kasus yang terbaru adalah, dua orang hakim dan seorang panitera di Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu, dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai melakukan transaksi suap. Pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati...Read More

Hukumonline.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meresmikan pembukaan pendaftaran partai politik baru menjadi badan hukum. Dalam kesempatan itu, sekaligus dimulainya verifikasi partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjelang pemilu serentak tahun 2019 mendatang. “Kalau lolos itu badan hukumnya, nanti syarat ikut pemilu ada di UU Pemilu,” kata Yasonna ketika ditemui...Read More

Hukumonline.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim mengatur profesi hakim sebagai pejabat negara. Namun, masih perlunya pendalaman terkait ‘pejabat negara’ yang disandang oleh hakim, antara lain seorang hakim ketika memilih masuk struktur organisasi mesti menanggalkan status ‘pejabat negara’. Anggota Badan Legislasi (Baleg) Arsul Sani melontarkan pandangan terkait status hakim sebagai pejabat negara. Menurutnya, hakim dalam...Read More

Hukumonline.com – Dana minim dianggap sebagai salah satu kendala penegakan hukum. Biaya penanganan perkaramasih relatif minim dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi aparat penegak hukum untuk memperkuat alat bukti. Misalnya, menghadirkan seorang ahli. Berdasarkan sumber hukumonline anggaran lembaga penegak hukum justru berkurang, sebagaimana menimpa lembaga pemerintahan lainnya. Biaya yang disediakan APBNuntuk menangani suatu perkara pidana, misalnya...Read More

Okezone.com – Saat ini ruang kerja di PN Kelas IA Bengkulu disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di ruang yang disegel tersebut terdapat meja kerja oknum hakim berinisial Tn dan meja panitera pengganti berinisial Bi di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Penyegelan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum dua hakim tipikor Pengadilan Negeri...Read More

Republika.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. “Untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sampai saat ini pembahasannya masih terus berlanjut di DPR,” katanya usai membuka pameran seni rupa di Padang, Senin malam (23/5). Ia mengakui banyak dorongan dari...Read More

Cnnindonesia.com – Rancangan draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan untuk keperluan komersial. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, pemerintah tidak semestinya membuat larangan itu. “Pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial kenapa harus dikriminalisasikan? Banyak bendera yang digunakan untuk...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa sejumlah pihak yang diduga menyembunyikan Royani, pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung yang dipanggil menjadi saksi pada kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Pemanggilan pihak yang diduga menyembunyikan Royani merupakan bagian dari strategi penyidikan,” ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di...Read More

Okezone.com – Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman pidana dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Usai mendengar tuntutan jaksa, ia pun mengharapkan divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. “Harapannya sih, saya dibebaskan,” kata Khoir...Read More

Cnnindonesia.com – Rancangan draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan untuk keperluan komersial. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, pemerintah tidak semestinya membuat larangan itu. “Pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial kenapa harus dikriminalisasikan? Banyak bendera yang digunakan untuk...Read More

Sindonews.com – Tiga tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Mereka adalah Bupati Subang Odjang Sohandi, Kepala Dinas Kesehatan Kab Subang, Jajang Abdul Holik dan istri Jajang, Leni Marlina. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pengajuan diri ketiga terssangka sebagai justice collaborator...Read More