Detik.com – KPK menangkap dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yaitu Janner Purba dan Toton. Janner juga menjabat Ketua PN Kapahiang yang sedang dipromosikan jadi Ketua PN Kisaran. Lalu siapakah Toton? Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Jumat (27/5/2016), Toton merupakan anggota DPRD Seluma, Bengkulu periode 2004-2009. Pada pemilu 2009, ia kembali mencalonkan diri lagi menjadi caleg...Read More

Republika.co.id – Kejaksaan Agung menyatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus La Nyalla Mattalitti sehingga Kejaksaan Agung tidak perlu mengambil alih penanganannya. “Masih mampu (Kajati Jatim) tanganinya, tidak akan (diambil alih),” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Jumat (27/5). Saat ini, kata Arminsyah, pihaknya menunggu langkah Kejati...Read More

Republika.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anggota Polri atas nama Fauzi Hadi Nugroho, Dwianto Budiawan, dan Andi Yulianto, serta seorang sopir atas nama Kuezaeni. “Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DAS (Doddy Ariyanto Supeno),”...Read More

Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengintervensi penanganan perkara di lembaganya. Hal itu pun telah ditanyakan langsung ke Nurhadi saat diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5). “Ditanya mengenai ada catatan beberapa kasus, apa memang betul menangani itu. Gitu yah,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung Bidakara,...Read More

Cnnindonesia.com – Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi tak menampik banyaknya pihak yang ingin mempengaruhi putusan hakim dalam suatu perkara. Berbagai cara pun dilakukan, salah satunya dengan menyuap hakim. “Banyak pihak yang mempengaruhi agar putusannya sesuai dengan yang diinginkan. Imbalannya pasti dengan uang atau mungkin fasilitas lain,” ujar Suhadi saat dihubungi Kamis (26/5). Tak hanya hakim,...Read More

Tempo.co – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Pilkada. “Kalau tidak, nanti menganggu jadwal,” katanya saat dihubungi Kamis 26 Mei 2016. Menurut Sumarsono, pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat pembahasan RUU Pilkada akan rampung pada 31 Mei 2016. Meskipun sempat terjadi deadlock dalam pembahasan...Read More

Sindonews.com – Jika sistem penegakan hukumnya tidak serius, dikeluarkannya Perppu Kebiri akan percuma. Begitu kata pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan. Menurut Agustinus, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang disebut Perppu Kebiri yang telah diteken Presiden Jokowi...Read More

Hukumonline.com – “Carut marut yang menggemparkan, saya berpikir presiden harus segera menerbitkan Perppu untuk pembenahan lembaga MA dan pencari keadilan”. Pernyataan itu keluar dari bibir hakim agung Prof Topane Gayus Lumbuun dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (26/5).  Nada geram akibat lembaga tempatnya bernaung seperti tertampar akibat serangkaian ulah oknum hakim dan PNS berada...Read More

Aktual.com – Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, Janner Purba setelah ada ketetapan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. “Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan yaitu menghentikan sementara dari jabatan itu,” kata juru bicara MA Suhadi dalam jumpa pers di Gedung MA Jakarta, Rabu (25/5). Selain Janner, MA juga...Read More

Tempo.co – Mahkamah Agung mengakui kecolongan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Janner Purba. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA harus mengevaluasi kembali sistem pembinaan dan pengawasan hakim. “Memang kecolongan lagi, sehingga MA harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku,” kata Suhadi dalam jumpa wartawan, Rabu, 25 Mei...Read More

Sindonews.com – Terbongkarnya kasus dugaan suap yang diduga melibatkan sejumlah hakim, menjadi indikasi sistem peradilan di Indonesia bermasalah. Menyikapi kondisi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng seluruh lembaga penegak hukum untuk memperbaiki borok menahun tersebut. “Adanya beberapa hakim yang ditangkap akhir-akhir ini menunjukkan lembaga penegakan hukum kita bermasalah,” kata Wakil Ketua KPK Laode M...Read More

Inilah.com – Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto, menilai tertangkapnya Ketua Pengadilan Negeri Kepahiyang, Janner Purba oleh KPK telah mencoreng dunia peradilan di Indonesia. Tindakan itu sama sekali tidak patut. “Artinya disini (Indonesia) mafia peradilan jelas bahwa memang ada,” kata Wihadi kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (25/5/2016) malam. Politikus Partai Gerinda ini menilai, tidakan Janner dan...Read More