May 27, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

May 27, 2016
Alasan UU, Ahok Paksa Pejabat Publik Pro ke Hukuman Mati
Okezone.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sebagai pejabat negara dirinya mendukung penerapan hukuman mati. Menurutnya, sebagai amanat undang-undang, pejabat publik juga harus mendukung kebijakan yang tertera di dalamnya. “Saya dukung enggak hukuman mati sebagai pejabat? Harus. Kenapa? Karena memang ini amanat undang-undang,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016)....
Read More
Hakim Tipikor yang Dicokok KPK 6 Kali Dilaporkan ke KY dan 2 Kali Disanksi
Detik.com – Tersangka kasus suap dugaan mempengaruhi hasil putusan kasus korupsi penyalahgunaan honor di RSUD M Yunus, yakni Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba (JP) pernah dilaporkan 6 kali di Komisi Yudisial (KY). Dari laporan itu, JP pernah dijatuhkan sanksi etik. “Data yang ada di KY Hakim Janner Purba sudah pernah dilaporkan sebanyak 6 kali...
Read More
Detik.com – KPK menangkap dua hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yaitu Janner Purba dan Toton. Janner juga menjabat Ketua PN Kapahiang yang sedang dipromosikan jadi Ketua PN Kisaran. Lalu siapakah Toton? Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Jumat (27/5/2016), Toton merupakan anggota DPRD Seluma, Bengkulu periode 2004-2009. Pada pemilu 2009, ia kembali mencalonkan diri lagi menjadi caleg...
Read More
Kejaksaan Agung Kejati Jatim Masih Bisa Tangani Kasus La Nyalla
Republika.co.id – Kejaksaan Agung menyatakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus La Nyalla Mattalitti sehingga Kejaksaan Agung tidak perlu mengambil alih penanganannya. “Masih mampu (Kajati Jatim) tanganinya, tidak akan (diambil alih),” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta, Jumat (27/5). Saat ini, kata Arminsyah, pihaknya menunggu langkah Kejati...
Read More
Kasus Suap PN Jakpus, KPK Kembali Panggil Tiga Anggota Polri
Republika.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anggota Polri atas nama Fauzi Hadi Nugroho, Dwianto Budiawan, dan Andi Yulianto, serta seorang sopir atas nama Kuezaeni. “Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DAS (Doddy Ariyanto Supeno),”...
Read More
KPK Duga Nurhadi Ikut Intervensi Penanganan Perkara di MA
Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengintervensi penanganan perkara di lembaganya. Hal itu pun telah ditanyakan langsung ke Nurhadi saat diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5). “Ditanya mengenai ada catatan beberapa kasus, apa memang betul menangani itu. Gitu yah,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung Bidakara,...
Read More
MA Akui Banyak Pihak Ingin Pengaruhi Putusan Hakim
Cnnindonesia.com – Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi tak menampik banyaknya pihak yang ingin mempengaruhi putusan hakim dalam suatu perkara. Berbagai cara pun dilakukan, salah satunya dengan menyuap hakim. “Banyak pihak yang mempengaruhi agar putusannya sesuai dengan yang diinginkan. Imbalannya pasti dengan uang atau mungkin fasilitas lain,” ujar Suhadi saat dihubungi Kamis (26/5). Tak hanya hakim,...
Read More
Pemerintah Minta DPR Percepat Pembahasan RUU Pilkada
Tempo.co – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat pembahasan Rancangan Undang Undang Pilkada. “Kalau tidak, nanti menganggu jadwal,” katanya saat dihubungi Kamis 26 Mei 2016. Menurut Sumarsono, pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat pembahasan RUU Pilkada akan rampung pada 31 Mei 2016. Meskipun sempat terjadi deadlock dalam pembahasan...
Read More
Pakar Hukum Pidana Kritik Jokowi terkait Perppu Kebiri
Sindonews.com – Jika sistem penegakan hukumnya tidak serius, dikeluarkannya Perppu Kebiri akan percuma. Begitu kata pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan. Menurut Agustinus, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang disebut Perppu Kebiri yang telah diteken Presiden Jokowi...
Read More
Gayus Lumbuun: Presiden Perlu Terbitkan Perppu Benahi Lembaga Peradilan
Hukumonline.com – “Carut marut yang menggemparkan, saya berpikir presiden harus segera menerbitkan Perppu untuk pembenahan lembaga MA dan pencari keadilan”. Pernyataan itu keluar dari bibir hakim agung Prof Topane Gayus Lumbuun dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (26/5).  Nada geram akibat lembaga tempatnya bernaung seperti tertampar akibat serangkaian ulah oknum hakim dan PNS berada...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024