May 24, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

May 24, 2016
Dana CSR Dialokasikan untuk Penegak Hukum, Bolehkah
Hukumonline.com – Dana minim dianggap sebagai salah satu kendala penegakan hukum. Biaya penanganan perkaramasih relatif minim dibanding kebutuhan yang harus dipenuhi aparat penegak hukum untuk memperkuat alat bukti. Misalnya, menghadirkan seorang ahli. Berdasarkan sumber hukumonline anggaran lembaga penegak hukum justru berkurang, sebagaimana menimpa lembaga pemerintahan lainnya. Biaya yang disediakan APBNuntuk menangani suatu perkara pidana, misalnya...
Read More
KPK Segel Meja Hakim dan Panitera PN Bengkulu
Okezone.com – Saat ini ruang kerja di PN Kelas IA Bengkulu disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di ruang yang disegel tersebut terdapat meja kerja oknum hakim berinisial Tn dan meja panitera pengganti berinisial Bi di Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Penyegelan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum dua hakim tipikor Pengadilan Negeri...
Read More
Fadli Zon RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masih Dibahas
Republika.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual masih dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. “Untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sampai saat ini pembahasannya masih terus berlanjut di DPR,” katanya usai membuka pameran seni rupa di Padang, Senin malam (23/5). Ia mengakui banyak dorongan dari...
Read More
Revisi KUHP Larang Penggunaan Atribut Negara untuk Komersial
Cnnindonesia.com – Rancangan draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan untuk keperluan komersial. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, pemerintah tidak semestinya membuat larangan itu. “Pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial kenapa harus dikriminalisasikan? Banyak bendera yang digunakan untuk...
Read More
KPK Akan Panggil Pihak yang Diduga Sembunyikan Pegawai MA
Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa sejumlah pihak yang diduga menyembunyikan Royani, pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung yang dipanggil menjadi saksi pada kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Pemanggilan pihak yang diduga menyembunyikan Royani merupakan bagian dari strategi penyidikan,” ujar Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di...
Read More
Penyuap Damayanti Cs Ngarep Divonis Bebas
Okezone.com – Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman pidana dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Usai mendengar tuntutan jaksa, ia pun mengharapkan divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. “Harapannya sih, saya dibebaskan,” kata Khoir...
Read More
Revisi KUHP Larang Penggunaan Atribut Negara untuk Komersial
Cnnindonesia.com – Rancangan draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan untuk keperluan komersial. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, pemerintah tidak semestinya membuat larangan itu. “Pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial kenapa harus dikriminalisasikan? Banyak bendera yang digunakan untuk...
Read More
Tiga Tersangka Kasus Subang Ajukan Justice Collaborator
Sindonews.com – Tiga tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Mereka adalah Bupati Subang Odjang Sohandi, Kepala Dinas Kesehatan Kab Subang, Jajang Abdul Holik dan istri Jajang, Leni Marlina. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pengajuan diri ketiga terssangka sebagai justice collaborator...
Read More
Pembatasan Masa Periode Hakim Agung sebagai Bentuk Pengawasan
Hukumonline.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Beberapa hal menarik dalam RUU itu antara lain pembatasan masa periode jabatan hakim agung selama lima tahun, untuk kemudian dapat diperpanjang atau tidak untuk periode berikutnya. Hal tersebut murni menjadi usul dari Komisi III DPR sebagai pihak pengusul inisiatif RUU tentang Jabatan...
Read More
OTT Hakim Tipikor Bengkulu, KPK Amankan 4 Orang
Hukumonline.com – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pengadilan. Kali ini, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Bengkulu Janner Purba (JP). “(Ditangkap) Sekitar pukul 15.30 WIB, TKP di rumdin (rumah dinas) Ka PN Kepahiang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Senin (23/5). Walau belum merinci perkara apa yang menjerat...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024