Cnnindonesia.com – Penyidik Polri, mulai April 2016 ini, akan menjalani proses standardisasi berbasis kompetensi dalam rangka sertifikasi. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan hal ini seusai bertemu dengan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Anang Iskandar dan para penyidiknya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (6/4). “Sudah ada progress-nya, pertengahan tahun bisa selesai,” kata Badrodin sambil terus...Read More
Faktapers.com – Sebanyak 26 orang anggota pengacara yang tergabung dalam organisasi Kongres Advokad Indonesia (KAI) mengikuti pengambilan sumpah Advokad di Pengadilan Tinggi Banten 17/5/2016. Acara pengambilan sumpah Advokad tersebut dihadiri oleh Presiden KAI H. Tjoetjoe Sanjaya Hernanto, SH. MH. CLA, Sekjen KAI Aprilia Supaliyanto, SH, Ketua DPD KAI Provinsi Banten Toni Sastra, SH. MH dan juga para...Read More
Cnnindonesia.com – Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menyatakan penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) disebabkan oleh adanya pelanggaran regulasi. Pelanggaran ini dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dan sekolah penerima dana. Dia menambahkan, pelanggaran ini mengakibatkan proses penyaluran dana BOS tidak efektif dan timbulnya indikasi...Read More
Tempo.co – Kuasa hukum Mohamad Sanusi, Krisna Murti dilaporkan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) karena memakai alamat HAMI tanpa izin. HAMI baru melaporkan pencatatan alamat tanpa izin ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Jumat, 20 Mei 2016. “Kemarin saya bersama ketua umum HAMI Sunan Kalijaga datang ke KPK meminta agar Krisna Murti mempertanggung jawabkan...Read More
Cnnindonesia.com – Rachmawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menutaskan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rachmawati mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut kasus BLBI menyengsarakan masyarakat Indonesia seumur hidup. ”Ini cukup lama, tetapi tidak tersentuh oleh KPK. Karena itu persoalan akumulatif, negara rugi Rp700 triliun. Setiap tahun negara membayar Rp60 triliun, itu...Read More
Antaranews.com – Tidak benar Kementerian Dalam Negeri minta pembatalan peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol, kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Antara di Semarang, Sabtu. Tjahjo dengan tegas menyatakan bahwa semua daerah perlu memiliki peraturan daerah berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol mengingat peredaran minuman keras sudah membahayakan masyarakat dan generasi muda khususnya. “Jabatan saya sebagai...Read More
