Cnnindonesia.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki menanti ketegasan Presiden Joko Widodo terkait hak angket DPR terhadap KPK. Ruki menilai, Jokowi mestinya berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, termasuk ketika muncul hak angket tersebut. “Kita memerlukan pemimpin yang punya strong dan sustainable commitment dalam pemberantasan korupsi,” kata Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Jumat...Read More

Detik.com – Tajudin si tukang cobek mengaku kehabisan ongkos di tengah upaya mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK). Cobek yang dibawa dari kampung baru satu yang laku terjual. Seusai sidang pemeriksaan pendahuluan di MK terkait dengan uji materi UU Perlindungan Anak, Tajudin kembali mencoba peruntungan menjual cobek di kawasan gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat,...Read More

Kumparan.com – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK masih berada di Lapas Sukamiskin Bandung, untuk menggelar rapat dengan para koruptor, terkait dugaan pelanggaran prosedur penanganan kasus korupsi oleh KPK. Bagaimana suasana di dalam Lapas? Pertemuan itu berlangsung tertutup sejak sekitar pukul 10.40 WIB di salah satu ruangan, Lapas Sukamiskin, Kamis (6/7). Dikutip dari Facebook DPR...Read More

Cnnindonesia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo bakal segera menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Dia menegaskan akan menuntaskan kasus besar tersebut. “Kasus ini kan memang kasus yang cukup besar, jadi kami ingin tuntaskan segera. Kalau namanya tuntaskan, tentu harus ada tersangka baru,” ujar Agus, di Gedung KPK, pada Kamis (6/7). Namun,...Read More

Arah.com – Tajudin, seorang tukang cobek yang merupakan pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ditolak petugas keamanan untuk masuk gedung sidang. Hal itu karena ia datang sembari membawa cobek dagangannya. Tajudin datang langsung dari tempat tinggalnya di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ke gedung MK, Rabu (5/7) siang. Di MK,...Read More

Tempo.co –  Indonesia Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri untuk segera mengumumkan hasil investigasi terkait kekacauan dalam penerimaan Akpol di Polda Jawa Barat. “Polri tidak perlu takut dengan intervensi berbagai pihak, karena publik akan mendukung penuh langkah Mabes Polri,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam pesan tertulisnya, Selasa, 4 Juli 2017 IPW menilai,...Read More

Detik.com – Kemenpan RB memberikan lampu hijau rekrutmen hakim untuk 1.600 kursi lewat jalur CPNS digelar Juli 2017. Tapi menurut Jimly Asshiddiqie, negara harusnya merekrut hakim dari kelompok profesional, bukan jalur CPNS. “Hakim itu jabatan khususnya pejabat negara dan sifatnya itu kehormatan, bukan jabatan kepegawaian. Tapi jabatan dari orang-orang yang mempunyai integritas dan kehormatan tertentu...Read More

Cnnindonesia.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengharuskan warga negara Indonesia yang dideportasi atau mereka yang kembali dari negara-negara konflik, terutama Suriah, untuk menjalani verifikasi dan program deradikalisasi. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme berguna untuk menginvestigasi mereka. “Undang-undang (terorisme) belum ada. Kalau semuanya [yang datang] sudah fighter [pejuang ISIS], kalau undang-undang sudah ada, ya kami investigasi yang...Read More

Tribunnews.com – Penambahan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani disebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersbeut dikatakan langsung oleh pengacara penasihat hukum Buni Yani Aldwin Rahadian. “Dalam...Read More

Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara Miryam S Haryani, tersangka memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Anggota fraksi Hanura itu akan segera dibawa ke meja hijau untuk diadili. “Minggu awal setelah cuti Idul Fitri ini, KPK akan melimpahkan ke pengadilan dan menunggu jadwal sidang,” ujar Kepala Biro...Read More

Kompas.com – Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK berencana memanggil sejumlah pakar hukum tata negara untuk dimintai pendapat terkait posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan. Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra. Hal itu disampaikan anggota Pansus Angket KPK, Muhammad Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017). Terlebih, kata Misbakhun, Yusril merupakan Menteri Kehakiman dan...Read More

Republika.co.id – Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), Romly Atmasasmita membeberkan jumlah total hibah yang diterima Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2005-2014 sebesar kurang lebih Rp 90 miliar. Laporan tersebut merujuk pada buku ‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis’ oleh LPKIP. Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum tata negara dari...Read More