Direktorat Jenderal Pajak segera menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 yang akan mengatur Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memaparkan, regulasi turunan tersebut rencananya akan diterbitkan pekan ini. Penerbitan...Read More

Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Komnas HAM membutuhkan undang-undang tersendiri, karena itu payung hukum tentang Komnas HAM saat ini, yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM perlu direvisi. Anggota Koalisi Selamatkan Komnas HAM Yunita mengatakan selama ini Komnas HAM tidak memiliki aturan sendiri yang mengatur tentang kinerja dan kewenangan...Read More

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto meminta, Universitas Gunadarma bertanggungjawab atas aksi bullying yang dilakukan oleh mahasiswanya terhadap mahasiswa autis. Menurutnya, tindakan itu bisa diproses hukum. “Jadi universitas harus bertanggung jawab. Harus juga diurus secara tuntas siapa yang bersalah, tentunya harus dibawa kepada ranah hukum karena apapun juga yang ada ini adalah perbuatan yang...Read More

Mahkamah Agung (MA) membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 untuk jabatan Calon Hakim (Cakim). Terdapat beberapa persyaratan bagi yang ingin mendaftarkan diri. Tidak hanya mempersiapkan kemampuan diri untuk mengikuti tes, namun persyaratan dan berkas administrasi juga mutlak harus diperhatikan dengan teliti, supaya lolos seleksi administrasi. “Jika pelamar sudah mencukupi persyaratan di atas, bisa...Read More

Indonesia diwakili Sekretaris Pertama Fungsi Multilateral KBRI Roma, Royhan Nevy Wahab, mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara anggota Food and Agriculture Organisation kawasan Asia sebagai anggota Komite Urusan Hukum dan Konstitusi (CCLM) periode 2017-2019. Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian itu menetapkan Committee on Constitutional and Legal Matters/CCLM beranggotakan tujuh orang mewakili tujuh kawasan, termasuk Indonesia...Read More

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengajukan judicial review terhadap Pasal 79 ayat 3 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan uji materi itu rencananya akan didaftarkan ke MK, siang ini. “Ini kami mau jalan ke MK, yang digugat Pasal 79 ayat 3 UU MD3,”...Read More

Kumparan.com – Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Apa isi Perppu tersebut? Perppu itu dikenal sebagai Perppu ‘pembubaran ormas’,  karena disusun setelah pemerintah mengumumkan sikapnya untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perppu dibuat untuk merevisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat....Read More

Detik.com – Pemerintah sedang mempersiapkan aturan pajak migas khusus untuk Production Sharing Contract (PSC) dengan skema gross split. Regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) ini ditargetkan selesai akhir Juli 2017. “Aturan pajak untuk gross split masih in progress, semoga segera selesai, target kita akhir bulan ini,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, saat ditemui...Read More

Tempo.co – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan ketertinggalan ekonomi Indonesia dibanding negara lain bukan soal Pancasila atau bukan Pancasila. Ketertinggalan tersebut lebih disebabkan pada dua kesalahan kebijakan. “Pertama, kita kehilangan banyak karena kebijakan yang tidak sesuai, karena mengikuti alur pikir yang saat itu dinilai paling benar,” kata JK dalam simposium nasional yang digelar...Read More

Beritagar.id – Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) diduga melibatkan banyak politikus di DPR. Pada pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil anggota parlemen. Pada Senin (10/7/2017) ini, KPK memanggil pimpinan Komisi II DPR periode 2009-2014 Taufiq Effendi dan Teguh Juwarno. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Teguh akan...Read More

Detik.com – Juru bicara Presiden, Johan Budi SP, mengatakan pemerintah belum bisa menyimpulkan tujuan pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR. Namun, jika ada opsi pelemahan, bahkan hingga pembubaran KPK, Presiden Joko Widodo akan turun tangan. Johan mengatakan pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut merupakan keputusan bersama dari banyak partai politik. Presiden Jokowi tidak akan...Read More

Detik.com – Majelis Ulama Indonesia mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dipunyai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin meminta Kemendikbud tidak terburu-buru memberlakukan program tersebut. “MUI mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Mendikbud RI, tidak terburu-buru memberlakukan Permendikbud No 23/2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, peraturan tersebut hingga kini...Read More