Soal Aturan Sekolah 8 Jam, MUI: Sebaiknya Tunggu Perpres
Soal Aturan Sekolah 8 Jam, MUI: Sebaiknya Tunggu Perpres

Soal Aturan Sekolah 8 Jam, MUI: Sebaiknya Tunggu Perpres

Detik.com – Majelis Ulama Indonesia mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dipunyai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin meminta Kemendikbud tidak terburu-buru memberlakukan program tersebut.

“MUI mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Mendikbud RI, tidak terburu-buru memberlakukan Permendikbud No 23/2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, peraturan tersebut hingga kini masih menjadi polemik dan mendapat penolakan di masyarakat dalam skala luas dan semakin masif,” kata Ma’ruf Amin lewat keterangan yang diterima, Sabtu (8/7/2017).

Dia mengatakan, jika program tersebut dipaksakan, ditakutkan menjadi kontraproduktif terhadap program kerja Presiden Joko Widodo. Sebab, program Nawacita yang dipunyai Jokowi juga bertujuan membangun karakter bangsa dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Karena program PPK ini untuk mendukung keberhasilan pewujudan generasi emas 2045, MUI berharap kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan presiden (perpres). Sebab, skala cakupannya lebih luas dan dalam implementasinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

“MUI mengharapkan agar dalam pembahasan perpres dimaksud, pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait serta MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan penegasan Jokowi dalam pertemuan dengan Ketum MUI dan Mendikbud pada Jumat (9/6). Saat itu, Jokowi menegaskan akan menerbitkan perpres tentang program PPK sebagai kebijakan nasional.

Melalui perpres, program PPK akan menjadi kebijakan nasional sehingga dapat diterima dan didukung oleh seluruh golongan masyarakat. MUI pun meminta Kemendikbud menunda implementasi Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.

“Kami mohon agar Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kemendikbud tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai diterbitkannya Perpres tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi sendiri akan mengatur ulang program PPK yang memiliki model pendidikan 8 jam dalam 5 hari sekolah. Program tersebut akan diatur lewat perpres.

“Kita mendengar aspirasi masyarakat. Model pendidikan di negara kita akan dikaji lebih dalam demi masa depan anak-anak kita,” tulis Jokowi dalam akun Twitter resminya, Selasa (20/6).

Kongres Advokat Indonesia

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024