BNPT Klaim UU Terorisme Guna Investigasi WNI asal Suriah
BNPT Klaim UU Terorisme Guna Investigasi WNI asal Suriah

BNPT Klaim UU Terorisme Guna Investigasi WNI asal Suriah

Cnnindonesia.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengharuskan warga negara Indonesia yang dideportasi atau mereka yang kembali dari negara-negara konflik, terutama Suriah, untuk menjalani verifikasi dan program deradikalisasi. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme berguna untuk menginvestigasi mereka.

“Undang-undang (terorisme) belum ada. Kalau semuanya [yang datang] sudah fighter [pejuang ISIS], kalau undang-undang sudah ada, ya kami investigasi yang bersangkutan,” ujar Kepala BNPT Suhardi Alius usai mengikuti rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (3/7).

Mereka yang dideportasi (deportan) dari wilayah konflik akan diverifikasi kemudian menjalani program deradikalisasi di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, Jakarta Timur selama satu bulan. Setelah sebulan, mereka akan diantar ke rumah masing-masing.

“Saya minta pemerintah daerah ikut berperan untuk bagaimana mengamati mereka,” kata Suhardi.

Adapun permintaan terhadap pemda-pemda guna membantu pemantauan itu karena program deradikalisasi tidak menjamin para deportan serta merta hilang paham radikalnya. “Kita enggak bisa menjamin dia tidak radikal [kembali],” kata Suhardi.

Suhardi menyatakan sudah memegang data para deportan. Ia berkata jumlahnya berkisar ratusan, tapi ia tidak menyebut jumlah pasti dan sebaran mereka di wilayah Indonesia.

“Namanya sudah sekian ratus, datanya sudah ada. Yang sudah kembali kami sudah tahu yang deportan. Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan para deportan dengan sejumlah aksi teror di Indonesia, ia menjawab,”Ya nanti kami lihat. Verifikasi lagi.”

Di tempat yang sama, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pihaknya terus mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme. Selain itu, pencegahan aksi teror juga perlu memberdayakan masyarakat melalui deteksi dini.

“Kalau terorisme kita kan selalu berkutat dengan masalah undang-undang. Undang-undangnya belum selesai. Kita akan terus mendesak teman-teman dari DPR segera menuntaskan undang-undang itu,” kata Wiranto.

Undang undang Terorisme saat ini terus dibahas dan direvisi oleh DPR. Baik pemerintah dan DPR masih menggodok sejumlah poin penting seperti definisi terorisme, hak korban, dan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024