Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penodaan agama. Putusan majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv. Aprillia Supaliyanto MS. SH. CLA. menilai, perkara Ahok ini menjadi salah satu persoalan hukum yang...Read More
Detik.com – Hubungan Mahkamah Agung (MA)-Komisi Yudisial (KY) belakangan terakhir meruncing gara-gara konsep shared responsibility/pembagian tanggung jawab. Untuk mencari jalan tengah, para ahli hukum akan kumpul di Jember hari ini. “11 expert/pakar kami undang untuk membahas hal di atas dalam Focus Grup Discussion selama satu hari,” kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono...Read More
Republika.co.id – Rasanya sulit dipercaya, namun begitulah faktanya. Setiap hari, dari rumah ke kantor, pulang-pergi, ia naik angkutan umum busway. Itulah hakim H Dwiarso Budi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memimpin majelis hakim sidang perkara penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sidang ini telah dimulai dari Selasa (13/12/2016)...Read More
Cnnindonesia.com – Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap menerima pengaduan dugaan pelanggaran hakim terkait dengan hukuman terhadap Gubernur DKI Jakarta alias Ahok selama 2 tahun. Juru Bicara KY Farid Wajdi mengatakan pihaknya menghimbau seluruh pihak untuk menempuh jalur hukum apa pun putusan majelis hakim. Diketahui, majelis hakim menghukum Ahok 2 tahun pidana penjara karena terbukti melakukan...Read More
Tempo.co – Sekretaris Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani berencana menggugat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ketua DPD periode 2017-2019. Gugatan itu bakal dilayangkan jika Komisi Yudisial tidak menggubris laporan mereka terkait dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang melantik Ketua DPD Oesman Sapta Odang. “Kalau KY masuk angin, yang bisa...Read More
Detik.com – Hakim konstitusi Maria Farida Indrati meminta pemerintah untuk serius melihat permasalahan pengosongan kolom agama terhadap Penghayat Kepercayaan. Menurut Maria, permasalahan itu jangan dipandang sebatas urusan administrasi belaka. “Ya, saya rasa untuk Pemerintah juga. Bahwa kalau itu hanya suatu implementasi dan kemudian harus mengatakan dikosongkan dan sebagainya, tidak akan mungkin ada permohonan seperti ini,”...Read More
Jpnn.com – Penyanyi Tina Toon kini bertambah gelarnya. Ini setelah penyanyi yang ngetop dengan lagu Bolo-bolo, meraih gelar Master Hukum pada salah satu universitas swasta ternama di Jakarta. Di usianya yang muda, Tina bercita-cita melanjutkan studinya hingga doktor. Bagi Tina menjadi selebriti bukan halangan untuk mengecap pendidikan setinggi mungkin. “Aku pengin memberikan contoh kepada teman-teman...Read More
Republika.co.id – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Jimly Asshiddiqie mengatakan, beban hukum di Indonesia semakin berat karena hukum bukan lagi menjadi ‘panglima’ dalam penegakkan keadilan di Indonesia. Sehingga, hukum perlu ditopang dan dibangun kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem etika publik. “Etika sedang dalam taraf perkembangan oleh sistem hukum di...Read More
Hukumonline.com – Penanganan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) sebagai tersangka atas dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim. Sjamsul sendiri merupakan obligor BLBI sekaligus pemegang saham pengendali PT Bank...Read More
Rimanews.com – KPK periksa Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Periode 2001–2004, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti terkait skandal mega suap penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAF,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (4/5/2017). Tepat Pukul 10.00 WIB Dorodjatun...Read More
Republika.co.id – Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi mengatakan, dugaan adanya intervensi dibalik tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama adalah kewenangan dari JPU dan harus dibuktikan jika memang dugaan tersebut benar. Menurut Suhadi, sebelum mengajukan tuntutan, JPU telah menjalankan mekanisme yang berlaku seperti meminta persetujuan dari pimpinan terkait tuntutan yang akan JPU bacakan di...Read More
Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk, Dira Kurniawan Mochtar, untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. “Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah...Read More
