Jimly: Hukum Perlu Ditopang oleh Sistem Etika
Jimly Hukum Perlu Ditopang oleh Sistem Etika

Jimly: Hukum Perlu Ditopang oleh Sistem Etika

Republika.co.id – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, Jimly Asshiddiqie mengatakan, beban hukum di Indonesia semakin berat karena hukum bukan lagi menjadi ‘panglima’ dalam penegakkan keadilan di Indonesia. Sehingga, hukum perlu ditopang dan dibangun kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem etika publik.

“Etika sedang dalam taraf perkembangan oleh sistem hukum di Indonesia. Hampir semua negara maju punya etika negara, sekarang dinilai sebagai suatu keharusan bukan suatu yang tabu,” kata Jimly saat memberikan sambutan dalam acara Prakonferensi Etika Berbangsa dan Bernegara “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakkannya”, di Auditorium Komisi Yudisial, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Menurut Jimly, kode etik nantinya diberi kewenangan memecat pejabat yang melanggar kode etik. Maka, lanjut Jimly, dengan adanya sistem etika tersebut, tidak hanya menghukum pejabat tapi juga ada elemen yang sifatnya mendidik dan memperingati.

Jimly menyatakan, kode etik tidak bertujuan untuk menyalahkan kesalahan saja, tapi lebih jauh untuk melayani kepercayaan publik yang sekarang dirasa sudah alergi hukum. “kemarahan publik pada dunia kehakiman, memberikan pertanyaan besar pada kita apakah KY atau lembaga hukum kita bubarkan saja? Tapi rasanya tidak mungkin, jadi kita perbaiki saja sistem itu dengan ide membangun sistem etika ini, ” tegas Jimly.

Dia berharap, kedepannya akan terus ada pembenahan hukum. Tidak lagi hukum dipenuhi kepentingan politik dan ekonomi. Lalu, tegas Jimly, Indonesia bisa menjadikan sistem kode etik berbangsa dan bernegara bisa menjadi etika resmi. “Misalnya ada etika material dan formil. Etika material itulah kode etik, formil itulah prosedur pelaksanaan kode etik,” ujar Jimly.

Kongres Advokat Indonesia

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024