KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian Era Megawati
KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian Era Megawati

KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian Era Megawati

Rimanews.com – KPK periksa Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Periode 2001–2004, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti  terkait skandal mega suap penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk tersangka Syafruddin Arsjad Temenggung.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAF,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (4/5/2017).

Tepat Pukul 10.00 WIB Dorodjatun menyambangi Gedung KPK dan langsung masuk memenuhi panggilan Penyidik. Sekitar tahun 2014 Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu pernah dimintai keterangan saat Syafruddin Arsyad Temenggung masih dalam tahap penyelidikan.

Pada saat BPPN mengeluarkan SKL kepada pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, Guru Besar Emiritus Fakultas Ekonomi UI ini menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), oleh karena itu informasi Dorodjatun sangat dibutuhkan guna pengusutan kasus pemberian SKL tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian adalah Ketua KKSK yang dibentuk di era Presiden BJ Habibie untuk mengawasi kerja BPPN dalam penyelesaian utang BLBI.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai menteri dan ketua KKSK serta Kepala Loan Work Out BPPN, Dira Kurniawan Mochtar.

Kongres Advokat Indonesia

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024
Presidium DPP KAI Kukuhkan 15 AdvoKAI & Resmikan LBH Advokai Lampung
July 20, 2024
Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024