Upaya hukum Peninjauan Kembali PT Semen Indonesia (Persero) Tbk kandas di tangan Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, MA menyatakan tidak dapat menerima PK yang diajukan PT Semen Indonesia atas PK yang dilayangkan Joko Prianto dkk dan Walhi. “PK N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard),” begitu bunyi amar putusan MA yang dikutip CNNIndonesia.com dari situs resmi MA, Kamis...Read More

Ombudsman Republik Indonesia akan menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Satgas Pangan saat menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7). Rencananya, hari ini, Ombudsman akan memanggil sejumlah instansi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran itu. “Kami mengundang pihak Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Kementerian...Read More

Wakil Ketua KPK Ladoe Muhammad Syarif mengatakan penetapan PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama jadi PT Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk, sebagai tersangka tindak pidana korupsi, merupakan titik awal lembaganya bergerak lebih jauh dalam menjerat korupsi. Apalagi, hal ini diperkuat Mahkamah Agung yang telah menerbitkan peraturan nomor 13 Tahun 2016 soal tata cara penanganan...Read More

Kondisi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pasca penyerangan oleh orang tak dikenal dengan air keras semakin membaik. Lewat sebuah video yang diunggah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Novel mengatakan sampai saat ini matanya masih dalam proses penyembuhan. Dalam video berdurasi dua menit tersebut, Novel menyampaikan semangat kepada rekan...Read More

Mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis menyebut mantan Komisioner KPK Adnan Pandu Praja menerima duit Rp1 miliar dari mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. Pernyataan itu disampaikan Yulianis untuk menjawab pertanyaan dari anggota Pansus Angket KPK Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7). Yulianis mengatakan, dugaan pemberian...Read More

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih menjadi kontroversi. Salah satu poin yang menjadi penolakan masyarakat atas isi perppu adalah kewenangan pemerintah yang dapat langsung membubarkan ormas yang dianggap anti Pancasila tanpa proses pengadilan. Anggota DPD RI Fahira Idris menjelaskan, lima sila dalam Pancasila secara...Read More

Kepolisian RI berencana membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Upaya ini bukanlah langkah tepat untuk memerangi korupsi di negeri ini. Ikhtiar melahirkan lembaga baru itu justru berbahaya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas, apa saja alasan kenapa densus itu dinilai akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya? Tumpang tindih kewenangan Hadirnya Densus Antikorupsi tidak hanya memboroskan keuangan...Read More

Buni Yani, tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE kembali disidangkan. Sidang yang digelar di gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jabar, Selasa (18/7/2017), ini menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Andi Windo Wahidin sebagai saksi pelapor, Nurcholis Majid perekam saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpidato di Kepulauan Seribu, dan Heru Apriyanto pengunggah video pidato Ahok...Read More

Tajudin si penjual cobek memperbaiki gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), karena UU itu mengantarkannya ke penjara atas tuduhan mengekseplotasi anak. Menurut Tajudin, yang diwakili oleh LBH Keadilan, UU yang digugatnya multitafsir. UU juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:...Read More

Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu alasannya adalah tidak ada ‘kegentingan yang memaksa’ yang menjadi alasan lahirnya Perppu. Apa itu kegentingan yang memaksa? Berdasarkan penelusuran detikcom atas putusan-putusan MK, Selasa (18/7/2017), polemik tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ telah usai. Seperti terlihat dalam putusan Nomor 003/PUU-III/2005. Perkara itu diajukan oleh penggiat...Read More

Ditetapkannya Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus korupsi e-KTP, membuat mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengingatkan beberapa hal kepada lembaga antirasuah tersebit. “Tugas strategis KPK bukan sekadar menetapkan SN (Setya Novanto) semata, tapi juga harus memastikan agar proses pasca penetapan dapat dilanjutkan hingga ke pengadilan....Read More

Direktorat Jenderal Pajak segera menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 yang akan mengatur Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memaparkan, regulasi turunan tersebut rencananya akan diterbitkan pekan ini. Penerbitan...Read More