REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan pengelolaan tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta ke PT Jakpro. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, sebelum PT Jakpro memulai pembangunan, sebaiknya harus ada kejelasan status hukum dan aset tiga pulau tersebut. “Harus jelas dulu status hukumnya. HPL punya DKI Jakarta dan HGB punya pengembang. Apakah...Read More

tirto.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman pada produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) dengan denda sebesar Rp2,8 miliar. Dalam amar putusan perkara KPPU nomor 07/KPPU-M/2018 yang dibacakan ketua Majelis Komisi, Ikat Kariadi, sanksi itu dijatuhkan lantaran Nippon terlambat melaporkan aksi korporasi dalam akuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga....Read More

Jakarta, Gatra.com – Komite I DPD RI bahas masalah konflik perampasan lahan dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI). Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11). Wakil Ketua Komite I Fahira Idris saat memimpin audiensi dengan FKMTI tersebut memaparkan...Read More

VIVA – Sidang gugatan class action terhadap Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan besok Selasa 27 November 2018. Sidang besok merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang. Gugatan class action Facebook itu menyusul skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia. Gugatan diajukan oleh...Read More

Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas Harris Arthur Hedar dalam kasus suap penyidik Mabes Polri AKBP Brotoseno. Sebelumnya, Harris dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Dalam website MA, Minggu (25/11/2018), vonis kasasi itu teregister dengan nomor 1643 K/PID.SUS/2018. Vonis kasasi diketuai majelis hakim agung Suhadi dibantu anggota...Read More

Jakarta, Gatra.com – Tanggal 25 November 2018 merupakan awal dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HaKTP). Peringatan tahun ini justru diawali dengan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Bestha Inatsan A di Jakarta, Minggu...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menyoroti cara polisi melakukan penyelidikan terhadap korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Menurut LBH Apik, polisi belum berotientasi pada pemenuhan hak korban dan kerap tak mempertimbangkan psikologi mereka. “Misalnya, polisi seringkali meminta korban untuk mencari alat bukti,” kata pengacara publik LBH Apik,...Read More

Elshinta.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, Siti Mazuma, mengatakan, anak di bawah umur yang menjadi tersangka kasus pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, wajib mendapatkan pendampingan hukum. “Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, telah diatur apa saja hak-hak anak, baik sebagai korban, saksi maupun terlibat dalam tindak pidana,” kata Zuma yang...Read More

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kinerja kejaksaan di era Jaksa Agung M Prasetyo terus dikritisi. Banyak dugaan kriminalisasi yang dilakukan insan Adhyaksa dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Dugaan kriminalisasi yang sempat membuat heboh dunia penegakan hukum antara lain Baiq Nuril, terpidana yang justru sebenarnya adalah korban pelecehan seksual, Jaksa Chuck Suryosumpeno yang berprestasi namun kini...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menyebut, proses hukum di Indonesia masih belum mampu melihat aspek relasi kuasa. Hal itu, tercermin dari proses hukum kasus pelecehan seksual Baiq Nuril. Pada kasus Baiq Nuril, aspek relasi kuasa tercermin dari status dia sebagai pegawai tata usaha honorer SMA 7 Mataram, NTB, sedangkan terduga...Read More

AKURAT.CO, PT Pos Indonesia ingin program kirim buku gratis memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan, mengingat biaya dari program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT Pos Indonesia. ” Soal payung hukum, instruksi presiden terkait program tersebut kan harus diwujudkan dalam bentuk apakah Inpres (Instruksi Presiden) atau apa supaya melindungi kami juga,” kata Direktur Utama PT Pos...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER — Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan. Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. “Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke,” kata...Read More