Banyak Kriminalisasi, Kepastian Hukum Terancam
Banyak Kriminalisasi, Kepastian Hukum Terancam

Banyak Kriminalisasi, Kepastian Hukum Terancam

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kinerja kejaksaan di era Jaksa Agung M Prasetyo terus dikritisi. Banyak dugaan kriminalisasi yang dilakukan insan Adhyaksa dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik.

Dugaan kriminalisasi yang sempat membuat heboh dunia penegakan hukum antara lain Baiq Nuril, terpidana yang justru sebenarnya adalah korban pelecehan seksual, Jaksa Chuck Suryosumpeno yang berprestasi namun kini harus mendekam ditahanan dan selanjutnya ada nelayan Sulaiman di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Demikian dikatakan Pengamat kebijakan publik dari Institute of Justice and Law Enforcement Indonesia (IJLEI) Yanuar Wijanarko.

Dia menilai, sejak kejaksaan dipimpin Prasetyo, penegakan hukum di Indonesia mengalami banyak kemunduran. “Ini bentuk kemunduran penegakan hukum di Indonesia. Presiden Jokowi harus segera sadar dan copot Prasetyo dari kursi Jaksa Agung. Jangan jadi macan ompong. Dunia penegakan hukum kita saat ini dalam kondisi kritis!,” kata Yanuar di Jakarta, Sabtu 24 November 2018.

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi (Taktis) setidaknya ada 49 orang yang mengalami kriminalisasi di tahun 2015 silam.

Bahkan baru-baru ini, kata Yanuar, Kejagung melalui Kejati DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Aplikasi tersebut dikhawatirkan bisa membuat gaduh kebhinekaan Indonesia.

“Yang jelas aplikasi itu berpotensi melanggar HAM dan bertentangan dengan semangat toleransi terhadap keberagaman. Jika Presiden tidak turun tangan, maka dikhawatirkan bisa memunculkan kegaduhan serta berpotensi menciptakan Baiq Nuril dan Chuck baru,” kata dia.

Terkait persoalan dugaan kriminalisasi oleh kejaksaan, Yanuar mempertanyakan profesionalitas sumber daya manusia penegak hukum di Kejaksaan. Dirinya memperkirakan hal tersebut terjadi karena pimpinan Kejaksaan yang berasal dari politik. “Marwah penegakan hukum di kejaksaan sudah hilang. Karena pimpinannya berasal dari partai politik. Jadi berpotensi memanfaatkan jabatannya untuk menyimpangkan penegakan hukum,” ujarnya.

Yanuar menambahkan imbas dari kinerja buruk kejaksaan saat ini, bakal mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. “Tanpa adanya kepastian hukum maka akan berujung pada menurunnya kepercayaan investor dan tingkat berusaha di Indonesia. Jalan satu-satunya ya reformasi total kejaksaan sekarang, jangan ditunda lagi! Jangan karena hanya nila setitik yang dikerjakan Jaksa Agung menghancurkan kinerja Presiden yang sudah bagus.” kata dia.

Baca Juga : Bercermin dari Kasus Baiq Nuril, Sistem Hukum di Indonesia Belum Perhatikan Aspek Relasi Kuasa

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024