FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA — Warga Desa Pataro Kecamatan Herlang, Jumadin tersandung kasus hukum di Malaysia. Dia dituding sebagai pendatang haram karena diduga tidak memiliki paspor. Jumadin menjelaskan, peristiwa ini terjadi sejak tahun 1999. Saat itu, dia bekerja sebagai buruh di Syarikat Sapi Plantation Sdn Bhd Ladang Turusan 1 Estate yang saat ini berubah nama menjadi Wilmar...Read More

SEOUL, okezone.com – Pengadilan tertinggi Korea Selatan memerintahkan sebuah perusahaan Jepang untuk memberikan ganti rugi kepada warga Korea yang dijadikan pekerja pada Perang Dunia Kedua. Mitsubishi Heavy Industries Limited diperintahkan untuk membayar sampai 150 juta won atau Rp2,4 miliar kepada 28 korban atau keluarga mereka. Keputusan pengadilan sejalan dengan dua tuntutan terpisah yang diajukan ke...Read More

INDOPOS.CO.ID – Dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Iswahyu Widodo dan Irwan yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditetapkan tersangka. Keduanya bahkan telah dihentikan sementara oleh Mahkamah Agung (MA). Juru Bicara MA Suhadi menyampaikan bahwa surat keputusan (SK) pemberhentian kedua hakim itu sudah ditandatangani oleh ketua MA M. Hatta Ali. Iswahyu...Read More

Medanbisnisdaily.com-Serang. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan ada 15.458 laporan transaksi keuangan mencurigakan di Banten sepanjang 2010-2018. Akibatnya, daerah ini masuk zona merah dan posisi ke-4 nasional kawasan berpotensi terjadinya pencucian uang setelah DKI, Jabar, dan Jatim. “Banten ada di ranking ke-4 laporannya ada sekitar 15.458 LTKM (laporan transaksi keuangan mencurigakan) dan saya kira...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan pihaknya berhati-hati sebelum mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan hukum. “KPU menyegerakan. Bukan tidak melaksanakan. Bagaimana melaksanakan? Sedang dibuat konsep untuk melaksanakan. Ini sebagai bentuk kehati-hatian,” ujar Arief Budiman, ditemui di kantor KPU RI, Selasa (27/11/2018). Menurut dia, bukan hal mudah untuk membuat suatu keputusan. Sebab,...Read More

Harianjogja.com, SOLO—Sidang lanjutan kasus kecelakaan lalu lintas di Solo dengan terdakwa Iwan Adranacus (IA) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (28/11/2018) dengan agenda sidang pemeriksaan ahli. Kali ini ahli yang dihadirkan adalah Profesor Eddy O. S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dalam persidangan, Eddy menegaskan...Read More

JAKARTA, sindonews.com – Aparat keamanan dan penegak hukum diimbau untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan kedamaian agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung bulan ini berjalan damai dan kondusif. Salah satu caranya adalah melalui penegakkan hukum yang adil, transparan dan tidak berat sebelah. Hal itu diungkapkan perkumpulan profesional muslim alumni...Read More

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi senyap terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (27/11/2018) malam. Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, diketahui lembaga antikorupsi tersebut mengamankan enam orang termasuk Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut Informasi soal hakim yang ditangkap KPK itu dibenarkan oleh Komisioner KPK. “Benar,...Read More

NERACA,Surabaya – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Harry Azhar Azis mengatakan bahwa operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat di daerah yang sudah mendapatkan predikat WTP dapat terjadi karena BPK hanya memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan uang negara. “Opini WTP hanya berhubungan dengan pemeriksaan uang...Read More

Moskow, detik.com – Pemerintah Rusia menyebut Google telah melanggar hukum karena tidak menghilangkan situs-situs terlarang dari hasil pencariannya. Begini kisahnya. Dilansir detikINET dari Reuters, Rabu (28/11/2018) badan komunikasi Rusia, Roskomnadzor menyebut bahwa Google tidak tergabung menangkal daftar khusus yang berisi situs-situs terlarang. Situs-situs tersebut sendiri disebut pemerintah Rusia memiliki informasi yang ilegal sehingga Google dianggap...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mendesak. Agus menyebut UU Tipikor saat ini belum sepenuhnya meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Menurut Agus,...Read More

Tempo.co — Parlemen Ukraina memutuskan untuk menerapkan hukum darurat perang di sejumlah kawasan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Rusia, menyusul penangkapan tiga kapal Ukraina oleh militer Rusia pada Minggu, 25 November. Hukum darurat perang yang bakal berlaku selama 30 hari ini mengatur sejumlah aspek, di antaranya pengetatan aturan telekomunikasi dan media massa, larangan penggelaran...Read More