Jakarta, detik.com – Ratusan ‘pendekar hukum’ kumpul di Jakarta bahas komposisi kabinet dalam kerangka sistem presidensil. Mereka merupakan para guru besar hukum dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagi kampus di Indonesia. Pertemuan itu digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dalam Konferensi Nasional Hukum Tata...Read More

JAKARTA , sindonews.com – Sejumlah kalangan mempertanyakan tidak kunjung dieksekusinya putusan kasasi terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego. Karena, selain telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus tersebut sudah berumur hampir satu tahun. “Secara ketentuan, kalau tidak puas dengan putusan MA, terdakwa atau kuasa hukumnya boleh melakukan upaya hukum lanjutan,...Read More

Metroterkini.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum lebih tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jokowi menilai, pemerintah dan instansi lain terkait telah lalai sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan munculnya asap pekat kembali mengganggu aktivitas masyarakat. “Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas. Baik pada perusahaan, maupun...Read More

Jakarta, NERACA – Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanagara di Proinsi Kalimantan Timur adalah kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern. Menurut Fahri,...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) mengatur tentang ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil mengatakan, ketentuan hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum adat yang saat ini masih berlaku. Artinya, hukum adat yang masih dijalankan dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat hingga saat...Read More

JawaPos.com – Pakar hukum I Gde Pantja Astawa menilai pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik yang menyebut tidak perlu melakukan konfirmasi dalam melaksanakan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah tidak benar. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU dan peraturan BPK yang berlaku....Read More

INDOPOLITIKA – Mantan Hakim Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie setuju dengan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, ia mengusulkan supaya lembaga kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan lainnya tidak ikut berpindah ke ibu kota baru. “Jika nanti ini jadi pemindahan ibu kota, ya kita setuju-setuju saja lah. Tapi, saya...Read More

TRIBUNMANADO.CO.ID – Hukuman kebiri kimia baru untuk pertama kali dilakukan. Apakah akan membawa efek ke pelaku yang lain tentu terlalu dini untuk menyatakan hal tersebut. Pengamat Hukum Toar Palilingan mengatakan, secara hak asasi sebenarnya tidak sejalan dengan pasal dalam Undang-Undang 1945 dalam kaitan dengan hak mendapatkan keturunan. Namun, bagi pelaku kejahatan yang sangat keterlaluan seperti...Read More

Bisnis.com,JAKARTA- Hukuman pidana berupa kebiri telah final dan semua pihak diminta menghormati hukuman tersebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa hukuman tersebut disahkan menurut undang-undang dan telah diberlakukan sehingga semua pihak mestin mengakui dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh beleid tersebut. “Pemberatan hukuman dalam bentuk pemberian suntikan kimia atau...Read More

voaindonesia.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Ketua Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari mengatakan masuknya living law seperti hukum adat dalam RKUHP akan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Menurut Era, potensi tersebut dapat terjadi jika tafsir tersebut diserahkan kepada...Read More

Liputan6.com, Surabaya – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Narotama, Surabaya, Yusron Marzuki angkat bicara mengenai pelaksanaan hukuman kebiri kimia untuk terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto, Jawa Timur. Dia menuturkan, eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana yang sudah ditetapkan dalam amar putusan hakim, wajib dilaksanakan oleh eksekutor. “Eksekutornya adalah jaksa, namun karena jaksa tidak...Read More

Merdeka.com – Sulitnya proses eksekusi pelaksanaan kebiri kimia untuk terpidana pemerkosaan di Mojokerto membuat ahli hukum ikut angkat bicara. Meski undang-undang sudah mensyaratkan jika hukuman tersebut boleh dilaksanakan, tapi ternyata tidak sekarang. Hal ini lah yang dikatakan oleh Ahli Hukum Pidana dari Universitas Narotama, Surabaya, Yusron Marzuki. Ia mengatakan, eksekusi pengebirian terpidana yang sudah ditetapkan...Read More