Jakarta, detik.com – Ratusan ‘pendekar hukum’ kumpul di Jakarta bahas komposisi kabinet dalam kerangka sistem presidensil. Mereka merupakan para guru besar hukum dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagi kampus di Indonesia.
Pertemuan itu digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 dengan tema ‘Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif’.
“Topik ini dipilih karena sangat relevan dengan situasi kenegaraan pada saat ini,” kata Ketua Panitia KNHTN ke-6, Bivitri Susanti dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (2/9/2019).
Kurang dari dua bulan lagi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik dan susunan kabinet akan diumumkan. Kabinet bukan hanya soal siapa yang akan menduduki jabatan menteri. Dalam konteks Hukum Tata Negara, banyak persoalan yang perlu dibahas dalam proses pembentukan kabinet.
“Tak hanya soal koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga bagaimana postur kabinet yang ideal, relasi kabinet dengan lembaga legislatif, maupun relasi kabinet dengan pemerintah daerah,” ujar Bivitri yang juga panelis Debat Capres/Cawapres 2019 itu.
KNHTN ke-6 bertujuan membahas, menemukan solusi, dan memberikan rekomendasi berupa tawaran desain kabinet yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan warga negara.
“KNHTN ke-6 akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly dan Ketua APHTN-HAN Prof Dr Moh. Mahfud MD di Istana Negara, Jakarta. Sedangkan rangkaian
konferensi akan diselenggarakan di Hotel JS Luwansa,” ujar Bivitri.
Lalu apa hasil KNHTN ke-6?
“Rekomendasi akan dibacakan pada akhir Konferensi, pada 4 September 2019, dan akan diikuti oleh Konferensi Pers pada jam 11.00 siang, oleh Panitia,” pungkas Bivitri.
Baca Juga : Pemerhati Hukum Pertanyakan Alasan Kejaksaan Belum Eksekusi Budi Pego
