JAKARTA, gresnews.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir sementara layanan data telekomunikasi pada Rabu (21/8). Pemblokiran berlangsung hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal, namun mendapat tentangan sejumlah pihak. “Kami sedari awal selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan hak asasi manusia (HAM),” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice...Read More

JAKARTA, sindonews.com – Sebagai BUMN yang bergerak di usaha jalan tol, PT Jasa Marga (Persero)Tbk diminta untuk senantiasa mengupayakan penambahan panjang tol setiap tahunnya untuk percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga selalu melakukan tindakan/aksi korporasi yang tidak lepas dari risiko hukum dan peraturan lainnya yang berlaku. Selain itu, Jasa Marga...Read More

Depok, Gatra.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, terdapat empat poin yang harus diubah dalam paradigma Organisasi Bantuan Hukum. Pertama, Undang-undang (UU) Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 harus terimplementasi dengan baik. “Caranya bagaimana? [diberlakukan] kepada semua orang. Bukan hanya [tertuju] pada orang miskin karena uangnya, tetapi juga karena yang lain....Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Univesitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, pihaknya mendorong Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terkait peristiwa dugaan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dugaan persekusi yang melibatkan ormas dan aparat keamanan tersebut menurutnya melanggar sejumlah asas dalam penegakan hukum. “Kami mengecam aksi pengepungan...Read More

Jakarta, medcom.id : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan 23 perusahaan tengah didalami terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sanksi administrasi hingga pidana dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti bersalah. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan hukuman yang diberikan sesuai tingkat kesalahan perusahan yang bersangkutan. Ketika ditemukan unsur pelanggaran hukum akan...Read More

tirto.id – Pertengahan Agustus 2019, Polres Garut menangkap perempuan berinisial V di Tarogong Kaler, pria berinisial AK di Tarogong Kidul, dan seorang pria lain berinisial WW di Garut Kota karena menjadi pemeran dalam video adegan seks gangbang. Video amatir berdurasi 1 menit 7 detik itu sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Polres Garut kemudian...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan jaksa dari Kejaksaan Negeri Jogjakarta terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Proyek di Dinas PU menjadi salah satu objek yang tengah diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari Jogja. “Proyek yang ada di dinas PU...Read More

Yogyakarta, medcom.id : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut mendalami operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah anggota kejaksaan di daerah tersebut. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY, Jefferdian, mengaku belum tahu pasti siapa saja anggota yang dimaksud terjaring OTT tersebut. Ia mengaku masih belum menerima informasi resmi....Read More

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association mengungkapkan tumpang-tindih kewenangan menjaga keamanan di laut telah merugikan operasi kapal maupun kualitas muatan. Wakil Ketua Umum III DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Darmansyah Tanamas memberi gambaran, tongkang batu bara dengan kapasitas angkut 300.000 ton dan nilai kargo Rp1 miliar-Rp1,5 miliar, mengeluarkan...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan–tindakan persekusi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat dan beberapa oknum aparat kemanan dan aparatur sipil negara dalam bentuk ujaran rasisme, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di beberapa daerah, di Semarang, Surabaya dan Malang. Koordinator KontraS, yati Andriyani mengatakan pihaknya...Read More

Kabar24.com, JAKARTA – Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 diharapkan menghasilkan komisioner terpilih yang dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu berharap pimpinan KPK selanjutnya harus mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. “Melaksanakan...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua MPR Zulkfli Hasan mengatakan MPR periode 2019-2024 akan mengamendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Zulhas akan merekomendasikan MPR periode berikutnya itu untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945. Menurutnya, rekomendasi itu dikeluarkan lantaran MPR periode saat ini tidak dapat melakukan amendemen. “MPR masa jabatan 2014-2019 akan...Read More