Menerima Kunjungan Prof. Yoshiro Kusano (Guru Besar Ilmu Hukum, Advokat, Mantan Hakim selama 35 Tahun) beserta para Pengurus Pusat Japan Indonesia Lawyers Association membahas tentang hubungan antara Advokat Indonesia dan Jepang dimasa depan. Ketua Pengurus JILA, Prof. KUSANO Yoshiro(Advokat・Mantan Hakim) pernah ditugaskan sebagai ahli hukum di dalam ‘Proyek Kerjasama Peningkatan Sistem Perdamaian dan Mediasi di...Read More

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Khusus Profesi Advokat. Pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Sulawesi Selatan berlangsung di Mercure Hotel Makassar Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk membina profesi Advokat secara profesional di bidangnya, serta menambah pengetahuan berbicara dalam sidang. Seperti diketahui, sesuai UU Advokat,...Read More

KONTAN.CO.ID – HONG KONG. Pemerintah Hong Kong sudah resmi mencabut Undang-Undang Ekstradisi yang menjadi sumber pemicu demonstrasi berbulan-bulan di negeri tersebut. Apakah pencabutan ini akan meredakan aksi demo? Entahlah. Satu hal yang paling ditakuti para investor bila unjuk rasa belum juga reda adalah kalau Hong Kong menerapkan hukum darurat alias martial law. Hukum era kolonial...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR John Kenedy Azis mengharapkan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia bisa meniru yang dilakukan Belanda. Hal ini berangkat dari pengalaman pribadi yang melihat ketatnya penegakan hukum lalu lintas di Belanda. Saat ia bersama rombongan ke Belanda, ada salah satu temannya yang tertahan di bagian bea cukai. “Teman saya ternyata saat...Read More

SURABAYA, sindonews.com – Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Polri melakukan upaya penegakan hukum secara akuntabel dalam kasus Papua. Lembaga Hak Azasi Manusia (HAM) itu, juga meminta Polri memastikan semua tersangka mendapatkan pendamping hukum yang memadai. Ini setelah dikabarkan di banyak media massa, Polri menetapkan 48 tersangka di Papua, dan...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com — Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang diikuti oleh para pakar hukum tata negara di Indonesia mempertanyakan efektivitas menteri koordinator dalam kabinet presidensial. Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019), salah seorang pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, ditinjau dari konstitusi, rupanya tidak ada kewajiban bagi kepala...Read More

JAKARTA, poskotanews.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR pada 24 September 2019 tidak mengatur hukum adat. Misalnya jika ada seorang lelaki menculik seorang gadis di daerahnya, lalu dihukum secara adat, maka RKUHP ini tak bisa diterapkan dalam kasus tersebut. “Intinya RKUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat yang berlaku di...Read More

tirto.id – Berhati-hatilah bagi Anda yang memaksa pasangan sah Anda mengajak berhubungan badan. Apalagi pemaksaan ini berujung pada tindakan perkosaan yang merugikan salah satunya. Merujuk pada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) per 28 Agustus 2019 yang segera disahkan DPR RI, pelaku perkosaan terhadap pasangan yang sah bisa...Read More

Jakarta, detik.com – RUU KUHP mengkriminalisasi hidup serumah tanpa nikah (kumpul kebo) serta seks di luar nikah. Hal itu sebagai perluasan definisi zina. Mengapa keduanya perlu dikriminalisasi? “Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD menjelaskan bahwa kerusuhan di Papua diawali kasus kriminalitas biasa dan rasialis yang justru kini membesar dan dimanfaatkan kelompok separatis untuk menuntut Papua merdeka. Mahfud MD menegaskan secara hukum mana pun Papua tidak bisa meminta referendum. “Secara hukum papua itu tidak mungkin minta referendum, nggak mungkin, menurut...Read More

Jakarta, INDONEWS.ID — Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara pada Senin, 2 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia. Di hadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan...Read More

tirto.id – Hewan berkeliaran di atas lahan orang, menjadi pemandangan yang lumrah, terutama di kawasan pedesaan. Tidak sedikit orang membiarkan hewan ternaknya mencari makan sendiri termasuk di atas lahan atau kebun milik orang lain. Tetapi aturan hukum pidana melarang pembiaran semacam itu terjadi. Apalagi jika ternyata menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Ketentuan ini tercantum dalam...Read More