Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers. “Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menghentikan pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK). “Kalau Presiden memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, (seharusnya) meminta komisioner tidak mundur, mengajak diskusi, dan membatalkan pembahasan perubahan...Read More

JAKARTA, (PR).- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 42 lahan perusahaan dan satu lahan individu terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Pulau di Sumatera dan Kalimantan. “Kami sudah lakukan penyegelan, untuk penghentian kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di 42 lokasi perusahaan telah kami segel dan...Read More

AKURAT.CO, Pakar Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Syamsuddin Radjab menyayangkan sikap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat KPK kepada Presiden Joko Widodo sebagai protes atas revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurut Syamsuddin, apa yang ditunjukan Pimpinan KPK membuka ruang bahwa lembaga anti rasuah itu selama ini dipimpin...Read More

tirto.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel sekitar 42 perusahaan di 43 lokasi yang diduga menjadi otak di balik aksi pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani saat ditemui di kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). “Kami sudah melakukan proses penyegelan dalam rangka membuktikan untuk dilakukannya penegakan hukum....Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat presiden (surpres) perihal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kepada DPR, kemarin Rabu (11/9). Dalam surat yang didapat CNNIndonesia.com, Kamis (12/9), surpres itu ditujukan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat ini...Read More

Jakarta, medcom.id: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Muhammad Rizaldi menyebut pencegahan kasus korupsi harus diikuti penegakan hukum maksimal. Perlu peran serta Mahkamah Agung menghukum berat koruptor. “Ada koruptor sama-sama disangka pasal yang sama. Yang satu dihukum empat tahun merugikan keuangan negara Rp5 juta, yang satu dihukum juga yang sama padahal kerugian negara Rp5 miliar. MA...Read More

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pemilihan Firli sebagai pimpinan lembaga antirasuah dilakukan secara aklamasi oleh seluruh fraksi di Komisi Hukum atau Komisi III. “Sebagai Ketua (KPK) adalah Saudara Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR yang juga Politikus Partai Golkar...Read More

AKURAT.CO, Sebanyak 30 lembaga atau Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia menyatakan keberatan dan menolak perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam nota keberatan yang rencananya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara deklarasi penolakan mengambil tempat di di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Turut hadir...Read More

JAKARTA, (PR).- Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hingga saat ini masih menjadi pembicaraan panas baik yang pro maupun kontra. Namun, pada prinsipnya harus diupayakan bagaimana agar kinerja KPK terus meningkat. Hal itu terungkap dalam Diskusi...Read More

JAKARTA, iNews.id – Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) meminta publik untuk mempercayakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) kepada DPR. Diharapkan dari proses ini terpilih figur yang memiliki kemampuan, integritas dan berpengalaman di bidang penegakan hukum. Wakil Ketua Umum ISPPI Irjen Pol (Purn) Sisno...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menguraikan tantangan yang dihadapi penegak hukum di era makin berkembangnya dunia siber. JK mengatakan, dunia siber saat ini terus mengubah kehidupan manusia, termasuk juga pola kejahatan manusia yang kini juga menyasar dunia siber. Karena itu, JK menilai perlunya kesiapan para penegak hukum dalam penguasaan siber. “Dunia siber ini...Read More