Begini Proses Komisi III DPR Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Begini Proses Komisi III DPR Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pemilihan Firli sebagai pimpinan lembaga antirasuah dilakukan secara aklamasi oleh seluruh fraksi di Komisi Hukum atau Komisi III.

“Sebagai Ketua (KPK) adalah Saudara Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR yang juga Politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin saat menyampaikan keputusan rapat di Ruang Komisi Hukum DPR, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari, 13 September 2019, pukul 01.00.

Awalnya, proses pemilihan dilakukan pada 10 calon pimpinan KPK secara voting pada Kamis malam, 12 September 2019, pukul 23.52. Masing-masing anggota Komisi Hukum yang berjumlah 56 orang memilih lima dari sepuluh calon. Sehingga, totalnya akan terkumpul 280 suara.

Lalu, terpilihlah lima calon dengan suara terbanyak. Menariknya, tidak satu pun anggota Komisi Hukum yang tidak memilih Firli. Sehingga, mantan Deputi Penindakan KPK ini memperoleh suara penuh 56, tertinggi dari yang lain.

Di bawah Firli mantan komisioner KPK Alexander Marwata memperoleh 53 suara, disusul Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron 51 suara, hakim tinggi Nawawi Pomolango 50 suara, dan advokat Lili Pintauli Siregar 44 suara. Setelah kelimanya terpilih, rapat diskors sekitar lima menit. Barulah Aziz mengumumkan bahwa 56 anggota komisi sepakat memilih Firli sebagai Ketua KPK.

Setelah rapat bubar pukul 01.15 WIB, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengatakan semua fraksi memang bersepakat untuk memilih Firli. “Meskipun tidak ada di undang-undang, tapi kesepakatannya, siapa pun perasih suara terbanyak, dialah yang akan kami tunjuk jadi pimpinan KPK,” kata Erma.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery berujar proses pemilihan lima pimpinan dan Ketua KPK membantah ada kesengajaan atau operasi tertentu. “Buktinya hari ini voting. Kalau ada operasi kenapa nggak aklamasi saja. Saya kira itu bentuk profesionalisme yang kami tunjukkan ke masyarakat,” kata Herman mengklaim.

Baca juga : Banyak Cacat, 30 Pusat Kajian Antikorupsi Se-Indonesia Satu Suara Tolak Revisi UU KPK

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Rapat Perdana Presidium DPP KAI, Kepemimpinan Bersama Itu pun Dimulai
July 3, 2024
Tingkatkan Kapasitas Anggota tentang UU TPKS, KAI Utus 20 AdvoKAI untuk Ikut Pelatihan IJRS
June 26, 2024
The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024