AKURAT.CO, Sebanyak 30 lembaga atau Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia menyatakan keberatan dan menolak perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam nota keberatan yang rencananya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara deklarasi penolakan mengambil tempat di di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Turut hadir...Read More

JAKARTA, (PR).- Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hingga saat ini masih menjadi pembicaraan panas baik yang pro maupun kontra. Namun, pada prinsipnya harus diupayakan bagaimana agar kinerja KPK terus meningkat. Hal itu terungkap dalam Diskusi...Read More

JAKARTA, iNews.id – Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) meminta publik untuk mempercayakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) kepada DPR. Diharapkan dari proses ini terpilih figur yang memiliki kemampuan, integritas dan berpengalaman di bidang penegakan hukum. Wakil Ketua Umum ISPPI Irjen Pol (Purn) Sisno...Read More