Penegakan Hukum Kasus Papua, KontraS Desak Polri Akuntabel

Penegakan Hukum Kasus Papua, KontraS Desak Polri Akuntabel

SURABAYA, sindonews.com – Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Polri melakukan upaya penegakan hukum secara akuntabel dalam kasus Papua.

Lembaga Hak Azasi Manusia (HAM) itu, juga meminta Polri memastikan semua tersangka mendapatkan pendamping hukum yang memadai.

Ini setelah dikabarkan di banyak media massa, Polri menetapkan 48 tersangka di Papua, dan 20 tersangka di Papua Barat. Sebagian besar tersangka dijerat dengan pelanggaran kriminal umum pada pasal 170, pasal 156, pasal 365 KUHP, dan pasal 1 UU Darurat No. 12/1951.

Federasi KontraS juga telah mendapatkan banyak laporan dan informasi dari Jayapura, Manokwari, Sorong, Paniai, Deiyai, Nabire, Timika dan Fakfak terkait kronologis peristiwa, korban, kerugian yang diderita masyarakat, upaya penegakan hukum dan keluhan-keluhan lain dari masyarakat, terutama tentang ancaman kekerasan yang mereka hadapi.

“Kami telah mendapatkan laporan bahwa, sejumlah tersangka adalah dari warga biasa yang tidak mampu bahkan anak-anak dibawah umur,” kata Sekjend Federasi KontraS, Andy Irfan Junaidi, Kamis (5/9/2019).

Menurutnya, tenaga pendamping hukum untuk semua tersangka yang ditangkap Polisi sangat penting. Ini untuk memastikan agar dalam penegakan hukum ini tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power) dari pihak Kepolisian. Hukum, kata dia, harus ditegakkan. Tapi akses keadilan bagi seluruh masyarakat papua dijamin keberlangsungannya.

“Untuk merespon situasi ini, KontraS Papua sebagai bagian dari Federasi KontraS, bersama jaringan komunitas masyarakat sipil di Papua Barat, dan Papua, berupaya melakukan beberapa hal kunci. Diantaranya, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pendampingan korban dan memantau kebijakan operasi keamanan yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, sampai dengan saat ini Polisi juga belum mengumumkan hasil-hasil investigasi forensik terkait korban-korban kekerasan selama kerusuhan.

Sejumlah keluarga korban telah memberikan laporan kepada KontraS Papua, bahwa beberapa korban yang meninggal dunia dan luka-luka, belum dilakukan visum et repertum terkait penyebab kematian dan luka-luka keluarga mereka.

“Kami menuntut Polri melakukan investigasi forensik dan memberi penjelasan secara terbuka kepada publik tentang detail peristiwa dengan mempertimbangkan informasi-informasi dari masyarakat yang menjadi saksi langsung peristiwa,” pungkasnya.

Baca Juga : Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024