Jakarta, NERACA – Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanagara di Proinsi Kalimantan Timur adalah kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern. Menurut Fahri,...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) mengatur tentang ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil mengatakan, ketentuan hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum adat yang saat ini masih berlaku. Artinya, hukum adat yang masih dijalankan dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat hingga saat...Read More

JawaPos.com – Pakar hukum I Gde Pantja Astawa menilai pernyataan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) I Nyoman Wara dalam tes wawancara dan uji publik yang menyebut tidak perlu melakukan konfirmasi dalam melaksanakan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah tidak benar. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan UU dan peraturan BPK yang berlaku....Read More