Redaksi, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 161 of 177

By

Redaksi
Akuntabilitas Mahkamah Agung
Bisnis.com – Pasca reformasi 1998, harapan terhadap terbentuknya kinerja badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan profesional belum tercapai hingga saat ini. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan perilaku tidak profesional (unprofessional conduct) yang dilakukan oleh baik hakim maupun aparat pengadilan. Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia,...
Read More
Antasari Azhar: Grasi Otomatis Mengakui Kesalahan Itu Persepsi Keliru
Wartakota.com – Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan Antasari Azhar selaku terpidana yang mengajukan dan memperoleh grasi, secara tak langsung mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut Antasari, penafsiran tersebut keliru. “Kita lihat ke belakang, ketika Presiden Jokowi kasih grasi kepada OPM, Jokowi datang sendiri ke Papua menyerahkan Keppres-nya, kan? Nah, itu yang...
Read More
PTUN Batalkan Putusan KIP Soal Munir, KontraS Ajukan Kasasi
Cnnindonesia.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berencana mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Kasasi itu terkait pembatalan putusan Komisi Informasi Publik yang meminta pemerintah memublikasikan invetigasi Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Said Thalib (TPF KMM). Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia mengatakan,...
Read More
MKMK Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Patrialis
Kompas.com – Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa hakim konstitusi Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Hal itu disampaikan ketua MKMK Sukma Violetta dalam sidang pengucapan putusan akhir pelanggaran etik Patrialis yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2017). “Memutuskan, menyatakan satu hakim terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode...
Read More
Kapolda Metro: Kerja Jurnalistik Dilindungi Undang-undang
Detik.com – Wartawan Metro TV bernama Desi Fitriani melapor ke Polisi terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. “Kalau mengenai insiden itu tentu reserse kami akan melakukan penyelidikan adanya dugaan penganiayaan wartawan Metro TV,” ujar Kapolda Metro Jaya M Iriawan di Masjid Istiqlal, Jakpus, Sabtu (11/2/2017). Desi mengaku dianiaya ketika tengah meliput aksi...
Read More
Perlukah Undang-undang Baru untuk Tangkis Wabah Hoax?
Detik.com – Perlukah undang-undang baru untuk meredam hoax yang belakangan merajalela? Hal itu dinilai belum diperlukan pada saat ini. Sebab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap sudah cukup dimanfaatkan guna menangkal hoax. “Tidak perlu dijadikan regulasi, kan itu sudah dilarang,” ucap Ketua Umum Mastel, Kristiono di Lot 8, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, (13/2/2017). Kristiono...
Read More
Menteri Agama: Pilih Cagub Berdasar Agama Tak Langgar Konstitusi
Detik.com – Dalam suasana Pilkada Serentak 2017 ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berbicara soal pertimbangan dalam menentukan calon gubernur. Agama boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan itu tak melanggar hukum. “Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi,” kata Lukman, mencuit di...
Read More
Pilih Cagub Menurut Agama Langgar Konstitusi? Ahok: Itu UU Pilkada
Detik.com – Gubernur Jakarta yang juga maju di Pilgub DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melontarkan pernyataan kontroversial terkait dengan pertimbangan pemilihan calon kepala daerah berdasarkan agama. Menurut Ahok, memilih calon kepala daerah berdasarkan agama melanggar konstitusi. Saat ditanyai perihal landasan pendapatnya itu, Ahok menjelaskan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam Pilkada, tak...
Read More
Undang-Undang ASN Sebaiknya Tidak Diubah
Voaindonesia.com – Sudah tiga tahun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pedoman reformasi birokrasi. Wacana perubahan undang-undang ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Belum lama terpilih menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah pada 2015, Arif Irwanto melakukan inspeksi mendadak di lingkungan kantornya. Di ruang bagian mutasi...
Read More
RUU Sistem Perbukuan Kelar Dibahas
Republika.co.id – Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR. Pembahasan dimulai pada April 2016 lalu, dan hanya memakan waktu pembahasan selama delapan bulan. DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU ini merupakan payung hukum yang mendesak. Ketua Panja RUU Sisbuk sekaligus Wakil Ketua Komisi XX DPR...
Read More
Presiden Turki Setujui RUU Reformasi Konstitusi
Voaindonesia.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui RUU reformasi konstitusi, Jumat (10/2) untuk mengadakan referendum nasional yang akan membuat posisi presiden lebih kuat. Berbicara lewat televisi TRT yang dikelola pemerintah, wakil perdana menteri Numan Kurtulmus mengatakan referendum tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 16 April. Pada bulan Januari, parlemen Turki menyetujui konstitusi 18 pasal untuk...
Read More
Mahkamah Agung Tegaskan Sengketa Pers Harus Diselesaikan Melalui Dewan Pers
Gosumbar.com – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Bupati Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), Amiruddin Rauf terhadap surat kabar Nuansa Pos. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan sengketa pers haruslah melalui mekanisme Dewan Pers. Kasus bermula saar Nuansa Pos membuka rubik ‘SMS Peduli’. Rubik ini berupa SMS dari warga tentang unek-unek, saran dan kritikan terhadap Pemkab Buol. Sepanjang Februari...
Read More
1 159 160 161 162 163 177

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024