Viva.co.id – Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, mendesak PT Freeport Indonesia mematuhi dan menghormati undang-undang dan peraturan hukum Indonesia. Pernyataan ini terkait penolakan Freeport mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Padahal ketentuan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.  UU Minerba dan...Read More

Detik.com – Badai yang telah berlalu itu kini datang kembali, itulah perumpaan atas apa yang sedang menimpa lembaga yang dimuliakan dan diagungkan bangsa Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu karena sangkaan memperdagangkan putusan tidak saja mengagetkan, namun juga menjadi...Read More

Beritasatu.com – Penetapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu membuktikan bahwa masih ada celah untuk melakukan tindak korupsi di MK. Selain itu, kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa selama ini tidak ada perbaikan di MK terkait mekanisme pengawasan para hakim MK. Bahkan, selepas kasus korupsi...Read More

Legaleraindonesia.com – Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan catatan mengenai sikapnya terhadapa kasus yang sedang menimpa Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama: “Bahwa semua ada tahapan-tahapan dan proses dari sisi mekanisme dan pandangan hukum yang Kemendagri yakini (berdasarkan berbagai kasus-kasus hukum yang sudah diambil keputusan). Bagi saya (Tjahjo Kumolo) mengambil keputusan kepada siapapun harus hati-hati berdasarkan hukum yang...Read More

Legaleraindonesia.com – Pada tanggal 14 Februari 2017 yang baru lalu Mahkamah Agung kembali menyelengggarakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung untuk menggantikan posisi Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH yang telah habis masa jabatannya. Dari pemilihan yang dilakukan oleh Para Hakim Agung itu, M. Hatta Ali  memperoleh 38 suara,  Andi Samsan Nganro memperoleh 7 suara,  serta...Read More

Bisnis.com – Pasca reformasi 1998, harapan terhadap terbentuknya kinerja badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan profesional belum tercapai hingga saat ini. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan perilaku tidak profesional (unprofessional conduct) yang dilakukan oleh baik hakim maupun aparat pengadilan. Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia,...Read More