Menemukan berita tua di tumpukkan perpustakaan digital, merangkum hingga membaca ulang satu dokumen hukum yang berusia hampir dua abad, di hari ini, peraturan itu menjadi catatan berharga yang terasa asing sekaligus menampar. Namanya Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 50 Tahun 1838, ditetapkan di Buitenzorg pada 25 Desember 1838 oleh Gubernur Jenderal De Eerens.  Judulnya panjang dan berbau kantor arsip: “Ketentuan-ketentuan mengenai Pembuatan Perjanjian dengan Penduduk...Read More

Lebih dari seratus tahun lalu, dua nama besar gerakan sosialis dunia, Vladimir Lenin dan Karl Kautsky, bertengkar hebat lewat tulisan. Lenin menulis pamflet berjudul “Revolusi Proletariat dan Kautsky si Pengkhianat” untuk membantah habis-habisan pandangan Kautsky yang dianggapnya telah mengkhianati Marxisme. Perdebatan itu memang lahir dari konteks revolusi Rusia dan pertarungan ideologi awal abad ke-20. Tapi...Read More

Di tengah perdagangan karbon yang jadi salah satu komoditas kebijakan paling menjanjikan, ada satu kelompok yang justru paling jarang duduk di meja perundingan, masyarakat adat. Padahal merekalah yang selama berabad-abad menjaga hutan, merawat tanah ulayat, dan mempertahankan keseimbangan ekologis yang kini dihitung sebagai “nilai ekonomi karbon”. Ironisnya, ketika negara akhirnya berbicara tentang pengakuan hak mereka, pengakuan...Read More

Seorang hakim membaca sebuah pasal berkali-kali. Kata-katanya jelas secara gramatikal, tetapi maknanya bisa ditarik ke dua arah yang saling berlawanan. Seorang advokat, di sisi lain, sedang menyusun argumen uji materiel dan membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar menebak-nebak “kira-kira apa maksud pembentuk undang-undang?“. Pada titik itulah satu dokumen yang jarang dibaca publik, namun sangat menentukan,...Read More

Tergabungnya ADVOKAI pada PS Centre akan memperluas jaringan kerja ADVOKAI, para advokat di dalamnya, serta meningkatkan pengakuan dan visibilitas KAI di kancah internasional. Kongres Advokat Indonesia (ADVOKAI) baru saja mengambil langkah penting dalam rangka memperluas kiprahnya di panggung internasional. Mereka resmi dipercaya untuk bergabung sebagai mitra profesional atau aliansi organisasi advokat di Indonesia dalam wadah...Read More

Ketika negara berperkara di forum internasional, yang berdiri di garis depan bukan sekedar penegak hukum dengan seragam kenegaraan, melainkan advokat. Sayangnya, pengakuan hukum atas peran itu belum sepenuhnya menyusul kenyataan di lapangan. Bayangkan sebuah perusahaan tambang asing menggugat Indonesia miliaran rupiah di forum arbitrase internasional. Siapa yang pertama kali membaca berkas gugatan, menyusun argumentasi pembelaan, dan duduk...Read More

Negara (dalam arti sempit: pemerintah) ini gemar bicara soal daya saing global – bahkan para ahli hukum, politik dan administrasi) tapi lupa memberi tempat pada profesi yang justru bekerja di garis depan setiap kali kepentingan Indonesia diseret ke meja sengketa internasional. Advokat. Bacalah draf RUU Hukum Perdata Internasional dari awal sampai akhir, ada hakim, pengadilan, hukum asing, putusan arbitrase, dan pihak-pihak yang bersengketa. Yang tidak ada,...Read More

Logika Yuridis Sistematis Nomor Administrasi Hukum Umum Persoalan lebih substantif lagi: advokat, secara konstitusional, tidak berada di ranah urusan pemerintahan yang menjadi domain Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang tersendiri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang...Read More

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat menggelar Orientasi Organisasi Advokat sebagai bagian dari pembekalan bagi anggota baru. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Astrilia Hotel, Bandung, Sabtu (5/9/2026). Orientasi ini menjadi momentum bagi para advokat untuk mengenal lebih jauh organisasi, sekaligus memahami nilai, etika dan tanggung jawab yang melekat dalam profesi advokat....Read More

Sebanyak 36 Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) Wilayah Jawa Barat resmi diangkat dalam Sidang Terbuka DPP Kongres Advokat Indonesia di Astrilia Hotel, Kota Bandung, Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para advokat baru untuk memasuki dunia profesi sekaligus memperkuat organisasi KAI di Jawa Barat. Sidang terbuka tersebut dipimpin Ketua Presidium DPP...Read More

Rechtsbeoefenaren Tidak Berdiri di Ranah Pemerintahan  Penulis mengajukan satu pertanyaan sederhana yang ternyata menyimpan persoalan ketatanegaraan yang tidak sederhana: apakah Organisasi Advokat di Indonesia wajib mendaftar dan tunduk pada rezim Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sama seperti yayasan, perkumpulan sosial, atau badan usaha lainnya? Bagi orang awam, pertanyaan ini mungkin terdengar teknis dan membosankan....Read More

Saya terpejam sambil memikirkan sebuah desain, konstruksi faktual, tentang sebuah kantor advokat di sudut Jakarta dan segala karakternya. Ada rak berkas klien, komputer berisi korespondensi rahasia, rekening penampungan dana klien, dan tumpukan dokumen yang menyimpan nasib banyak orang. Ketika suatu hari aparat penegak hukum datang membawa surat perintah, yang mereka geledah bukan cuma “kantor”, melainkan seluruh riwayat kepercayaan yang dititipkan...Read More