Lebih dari seratus tahun lalu, dua nama besar gerakan sosialis dunia, Vladimir Lenin dan Karl Kautsky, bertengkar hebat lewat tulisan. Lenin menulis pamflet berjudul “Revolusi Proletariat dan Kautsky si Pengkhianat” untuk membantah habis-habisan pandangan Kautsky yang dianggapnya telah mengkhianati Marxisme. Perdebatan itu memang lahir dari konteks revolusi Rusia dan pertarungan ideologi awal abad ke-20. Tapi kalau dibaca ulang hari ini, jauh dari hiruk-pikuk politik saat itu, tulisan ini sebenarnya berputar pada satu pertanyaan yang tidak pernah basi: negara itu alat siapa, hukum itu melayani siapa, dan siapa yang berhak menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan atas manusia lain? Pertanyaan semacam itu, ternyata, langsung menyentuh jantung dari profesi advokat.
Inti Perdebatan: Negara, Hukum, dan Kekuasaan
Kautsky, dalam pamfletnya, membedakan dua metode perjuangan kelas: metode demokratis dan metode diktatorial. Ia memuja demokrasi secara umum, seolah demokrasi adalah nilai netral yang berdiri di atas kepentingan kelas mana pun. Lenin membalas keras. Baginya, tidak ada demokrasi yang netral. Setiap negara, kata Lenin, adalah alat kekuasaan satu kelas atas kelas lain. Demokrasi borjuis, betapapun indah bentuknya, tetap merupakan mesin untuk melindungi kepentingan pemilik modal. Karena itu, ketika kelas pekerja merebut kekuasaan, mereka juga akan membentuk negara dan hukum yang berpihak pada kepentingan mereka sendiri, sampai kelas-kelas itu sendiri lenyap.
Terlepas dari sepakat atau tidaknya seseorang dengan kesimpulan politik Lenin, ada satu hal yang sulit dibantah dari perdebatan ini: hukum dan negara bukan sekadar teks netral yang berdiri di ruang hampa. Keduanya selalu berhadapan dengan pertanyaan siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang berisiko ditindas kalau tidak ada yang membela. Persoalan itu bukan monopoli abad ke-20 atau ideologi tertentu. Ia hidup di setiap sistem hukum, kapan pun dan di mana pun, entah sistem itu menamakan dirinya demokratis, sosialis, atau apa pun label yang disandangnya.
Di Sinilah Advokat Mengambil Perannya
Justru di titik itulah profesi advokat menemukan relevansinya yang paling mendasar. Jika benar bahwa kekuasaan negara maupun kekuasaan kelompok dominan selalu punya kecenderungan menekan pihak yang lebih lemah, entah itu kelas pekerja pada masa Lenin, individu berhadapan dengan aparat negara hari ini, atau kelompok minoritas yang kepentingannya kerap terlindas oleh kebijakan mayoritas, maka dibutuhkan sosok yang berdiri di antara kekuasaan dan yang dikuasai untuk memastikan proses hukum tetap adil. Itulah fungsi advokat.
Advokat bukan sekadar juru bicara di ruang sidang. Dalam sistem hukum yang sehat, advokat adalah penyeimbang. Ia hadir untuk memastikan bahwa kekuatan yang lebih besar, baik itu negara dengan aparat penegak hukumnya, korporasi dengan sumber daya finansialnya, maupun kelompok mayoritas dengan tekanan sosialnya, tidak bisa serta-merta menindas pihak yang lebih lemah tanpa melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini tertanam dalam kode etik profesi advokat di banyak negara, termasuk Indonesia, yang menegaskan independensi advokat dari tekanan pihak mana pun, termasuk dari kekuasaan negara itu sendiri.
Kediktatoran dan Negara Hukum: Dua Kutub yang Berbeda
Bagian paling menarik dari perdebatan Lenin dan Kautsky adalah soal kediktatoran versus demokrasi. Terlepas dari siapa yang benar dalam konteks sejarah revolusi Rusia, ada pelajaran penting yang bisa ditarik: dalam sistem apa pun yang menempatkan kekuasaan tanpa kontrol di tangan satu golongan, entah itu kelas, partai, atau rezim tertentu, ruang bagi pembelaan hukum yang independen cenderung menyempit. Ketika kekuasaan tidak lagi tunduk pada mekanisme pengujian dan pembelaan yang setara, yang tersisa hanyalah kehendak pihak yang berkuasa.
Sebaliknya, dalam konsep negara hukum atau rechtsstaat, kekuasaan selalu dibatasi oleh hukum, dan setiap pihak, termasuk negara sendiri, bisa digugat dan diuji di hadapan hukum. Advokat adalah salah satu pilar yang membuat konsep ini benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan di atas kertas. Tanpa advokat yang independen dan berani, doktrin negara hukum akan lumpuh: hak untuk didengar, hak untuk membela diri, dan hak atas proses yang adil hanya akan menjadi teori kosong ketika berhadapan dengan kekuasaan yang jauh lebih besar.
Di sinilah pelajaran dari teks Lenin justru berlaku lintas ideologi. Baik dalam sistem yang mengklaim mewakili kepentingan proletariat maupun sistem yang mengklaim mewakili kepentingan pasar bebas, godaan untuk menyingkirkan mekanisme pembelaan hukum demi mempercepat kehendak kekuasaan selalu ada. Advokat, dengan keahlian dan independensinya, menjadi penjaga agar godaan itu tidak pernah benar-benar menang.
Kapan dan Mengapa Advokat Sangat Diperlukan
Ada beberapa situasi konkret di mana relevansi profesi advokat, sebagaimana tersirat dari perdebatan tentang kekuasaan dan hukum ini, menjadi sangat nyata.
Pertama, dalam sengketa antara pekerja dan pemberi kerja. Relasi buruh dan pengusaha, yang menjadi inti perdebatan Lenin tentang kelas, pada praktiknya sering kali timpang. Pekerja umumnya berada di posisi yang lebih lemah secara ekonomi dan informasi dibandingkan perusahaan tempatnya bekerja. Advokat perburuhan hadir untuk menyeimbangkan posisi ini, memastikan hak atas upah, keselamatan kerja, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak benar-benar ditegakkan, bukan hanya tertulis di atas kertas peraturan.
Kedua, dalam perkara yang melibatkan negara atau aparatnya sebagai salah satu pihak. Ketika individu atau kelompok masyarakat berhadapan dengan kebijakan negara, penegakan hukum yang berlebihan, atau tindakan aparat yang melanggar prosedur, advokat menjadi saluran resmi bagi warga negara untuk menguji tindakan kekuasaan itu di hadapan hukum. Tanpa pendampingan advokat, warga biasa nyaris mustahil bisa mengimbangi sumber daya hukum, administratif, dan kekuasaan yang dimiliki negara.
Ketiga, pada masa transisi politik dan perubahan sosial yang besar. Sejarah mencatat, momen-momen revolusi, reformasi, maupun pergantian rezim adalah saat paling rawan bagi terjadinya pelanggaran proses hukum, sebab kekuasaan baru sering tergoda untuk bertindak cepat tanpa melalui mekanisme pembelaan yang layak terhadap pihak yang dianggap lawan. Justru pada momen-momen inilah kehadiran advokat yang berani dan independen paling dibutuhkan, untuk memastikan bahwa siapa pun yang dituduh atau digugat tetap mendapat hak membela diri secara layak, apa pun latar belakang politiknya.
Keempat, dalam melindungi kelompok minoritas dan pihak yang rentan dari tekanan mayoritas. Baik tekanan itu datang dari kelas dominan seperti dalam kerangka berpikir Lenin, dari korporasi besar, atau dari opini publik yang kadang bergerak liar tanpa mempertimbangkan hak individu, advokat berfungsi sebagai benteng terakhir yang memastikan setiap orang, betapa pun lemah posisinya, tetap punya kesempatan yang adil untuk didengar dan dibela di hadapan hukum.
Akses terhadap Keadilan: Warisan Tersembunyi dari Perdebatan Kelas
Ada satu benang merah lain dari perdebatan Lenin dan Kautsky yang jarang disadari orang, yaitu soal ketimpangan kemampuan ekonomi untuk membela diri sendiri. Lenin berulang kali menegaskan bahwa kelas pekerja berada dalam posisi lemah bukan hanya secara politik, tapi juga secara materiil, sehingga mereka membutuhkan organisasi dan kekuatan kolektif untuk bisa menandingi kelas pemilik modal. Logika serupa berlaku persis dalam dunia hukum modern. Seseorang yang miskin secara ekonomi umumnya juga miskin akses terhadap keadilan, sebab jasa hukum yang baik membutuhkan biaya, sementara pihak yang berhadapan dengannya, entah korporasi besar atau negara, hampir selalu memiliki sumber daya hukum yang jauh lebih besar.
Di sinilah konsep bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono menemukan pijakannya yang paling kuat. Kewajiban advokat untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu bukan sekadar aturan administratif, melainkan cara profesi ini menutup jurang ketimpangan kekuasaan yang, seandainya dibiarkan, akan selalu menguntungkan pihak yang sudah kuat. Tanpa mekanisme ini, hukum yang secara formal berlaku sama bagi semua orang, pada praktiknya hanya akan bisa diakses secara maksimal oleh mereka yang mampu membayar. Advokat, dengan demikian, tidak hanya berperan sebagai pembela individu di ruang sidang, tetapi juga sebagai penjaga agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak berhenti menjadi jargon semata.
Keahlian yang Dibutuhkan: Bukan Sekadar Membaca Undang-Undang
Relevansi advokat dalam konteks ini bukan hanya soal menguasai teks hukum. Yang dituntut dari seorang advokat adalah kemampuan membaca relasi kekuasaan di balik sebuah perkara, memahami bahwa hukum tidak pernah benar-benar berdiri sendiri dari konteks sosial dan ekonomi kliennya, sebagaimana ditegaskan Lenin bahwa negara dan hukum selalu berkelindan dengan kepentingan kelas. Advokat yang baik memahami posisi kliennya dalam struktur kekuasaan yang lebih besar, lalu menyusun strategi hukum yang mampu menembus ketimpangan tersebut.
Selain itu, dibutuhkan pula keberanian moral. Advokat kerap harus membela klien yang tidak populer, yang berhadapan dengan kekuasaan besar, atau yang pandangannya bertentangan dengan arus utama masyarakat. Independensi profesi inilah yang membedakan advokat dari sekadar alat kekuasaan, siapa pun yang sedang berkuasa. Kode etik advokat yang menekankan kebebasan dari intervensi pihak mana pun, bukan basa-basi formalitas, melainkan syarat mutlak agar fungsi penyeimbang tadi bisa benar-benar dijalankan.
Polemik Lenin dan Kautsky mungkin lahir dari pertarungan ideologi yang jauh dari kehidupan hukum sehari-hari kita hari ini. Namun pertanyaan yang mereka perdebatkan, tentang siapa yang berkuasa, siapa yang dilindungi hukum, dan apa yang terjadi ketika kekuasaan tidak lagi tunduk pada mekanisme pembelaan yang setara, tetap relevan di setiap zaman dan setiap sistem. Selama ada ketimpangan kekuasaan antara negara dan warga, antara pemberi kerja dan pekerja, antara mayoritas dan minoritas, akan selalu ada kebutuhan atas sosok yang berdiri di tengah untuk menjaga agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan sepihak. Di situlah advokat menemukan makna profesinya yang paling dalam.
*Adv. Agung Pramono, SH, CIL
