Suara Merdeka – Presiden Kongres Advoka Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, mengungkapkan, advokat tidak perlu repot menyiapkan “amplop” jika menangani perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Advokat kalau mendampingi klien di KPK, tidak perlu siapkan amplop untuk penyidik, karena sistemnya di KPK berjalan,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita”...Read More

Berikut merupakan dokumentasi foto kegiatan Presiden KAI Tjoetjoe S Hernanto yang menjadi pembicara dalam diskusi APPTHI dengan “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita” di Jakarta pada 20 Juni 2016. Turut hadir sebagai pembicara Wakil Ketua KPK RI Laode M Syarif, Hakim Mahkamah Agung Gayus Lumbuun, dan Mantan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman.Read More

Organisasi advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia) ada dua? Organisasi advokat yang menggunakan nama KAI memang  ada dua, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Secara sekilas orang awam sering menganggap KAI ada dua, namun ada yang terlupakan, bahwa KAI dipimpin oleh Presiden Tjoetjoe S Hernanto, sedangkan KAI yang satunya lagi adalah KAI 2008 yang dipimpin Indra Sahnun Lubis....Read More

Okezone.com – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tingggi Hukum Indonsia (APPTHI) siap memberikan kontribusi untuk mendorong reformasi supermasi hukum, khususnya dalam pembenahan Mahkamah Agung (MA). “Sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan,” ungkap Ketua APTHI Laksanto Utomo, dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita’ di Jakarta, Senin (20/6/2016). Selain itu, MA juga...Read More

Gatra.com – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap. “Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA (Mahkamah Agung) ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu...Read More

Hukumonline.com – Sebagai bekal menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, advokat perlu Standar Kompetensi Kerja. Pemerintah diberi amanat oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk mengatur tata cara penetapan standar kompetensi kerja. Standar kompetensi itu digunakan sebagai acuan dalam menggelar pelatihan kerja. Salah satu yang baru diatur Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) adalah...Read More

Berikut adalah beberapa foto dokumentasi yang sempat diabadikan dalam acara HUT Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Solo yang diselenggarakan bersama dengan Rapimnas KAI.Read More

Republika.co.id – Kongres Advokat Indonesia (KAI) tahun ini merayakan hari jadi kedelapan. Dalam rangkaian  memperingat HUT ke-8 itu, KAI menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KAI di Surakararta, 3-4 Juni 2016. Terkait HUT ke-8, Rapimnas dan mencermati perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, DPP KAI menyampaikan pesan kepada para anggota KAI maupun lembaga penegak hukum....Read More

Beritalima.com – Rapimnas Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang berlangsung di Sunan Hotel-Solo Jumat-Sabtu (3-4 Juni 2016) berlangsung sukses. Dalam Rangkaian Rapimnas tersebut, KAI pun sukses menyelenggarakan Forum Kajian Keahlian Profesi Advokat bertema ” Kompetensi Advokat di Era MEA”, pada Sabtu (4/6) paginya. Pada Selasa (7/6) sore Presiden DPP KAI Tjotjoe Sandjaja Hernanto, didampingi Wakil Sekjen...Read More

Hukumonline.com – Melalui Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor Kep. 562/BNSP/V/2016, BNSP memberikan kewenangan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia untuk melakukan sertifikasi pengacara lewat uji kompetensi. Berbagai reaksi yang menunjukkan penolakan pun timbul dari advokat sejak SK yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2016 beredar. SK ini membuat tiga kubu pengurus Perhimpunan...Read More

Hukumonline.com – Bila terdapat advokat dari organisasi lain yang merasa kompeten dan mengajukan uji kompetensi, LSP Pengacara Indonesia tak dapat menolak. Justru LSP Pengacara Indonesia mengajak para advokat khususnya anggota KAI mendapatkan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberlakukan kebijakan uji kompetensi sebagai bukti kompeten di bidang tertentu dengan mengantongi sertifikasi. Meski...Read More

Rmol.co – Masih berlangsungnya mafia peradilan serta terus berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap oknum hakim, panitera, kejaksaan, pengacara, menjadi salah keprihatinan (Rapat Pimpinan Nasional) Rapimnas Kongres Advokat Indonesia  di Surakarta, 3-4 Juni 2016. “KAI menghimbau Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian dan organisasi advokat merombak system dan mentalitas personilnya menutup peluang terjadinya...Read More