Catatan Kamisan saya kali ini kembali didedikasikan untuk merespons isu hukum yang sedang aktual di Tanah Air. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum kita diwarnai dengan diskusi soal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara banyak fatwa yang sudah diterbitkan, dua Fatwa MUI yang lebih menyita perhatian akhir-akhir ini adalah terkait “Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama”...Read More

Diskusi publik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 9 Februari lalu, mengusung sebuah pertanyaan penting: masih perlukah fatwa MUI? Seluruh narasumber yang hadir dalam perhelatan itu punya satu suara, fatwa ulama masih diperlukan sebagai jawaban dan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi ummat, khususnya ummat Islam, di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata bukan hanya...Read More

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak untuk memberikan pendapat hukum atau fatwa terhadap status polemik pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang secara resmi diajukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Isi surat (jawabannya), kami tidak memberikan pendapat karena sudah ada dua gugatan TUN (Tata Usaha Negara) yang masuk ke Pengadilan TUN,” kata Wakil...Read More

Hukumonline.com – Akhir Desember 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Kesepakatan hasil rumusan kaidah hukum baru pleno kamar ini diselenggarakan setiap tahun sejak 2012, khususnya pembahasan teknis yudisial dalam penanganan perkara di...Read More

Detik.com – KPK menyebut Wali Kota Madiun Bambang Irianto menerima gratifikasi dengan jumlah total diperkirakan Rp 50 miliar. Gratifikasi itu diterima Bambang dari banyak sumber. “Terkait dengan penyidikan kasus gratifikasi, diduga BI (Bambang Irianto) telah menerima dengan total sekitar Rp 50 miliar dari sejumlah SKPD dan pengusaha terkait dengan proyek honor perizinan dan sumber-sumber lain...Read More

Masih ingat dengan gembong narkoba Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 lalu? Kali ini, yang dieksekusi adalah bos besar dari Freddy Budiman yakni Pony Tjandra alias Akiong. Bedanya, Akiong bukan dieksekusi mati. Akiong yang divonis 20 tahun penjara, harta bendanya kemarin dieksekusi atau disita untuk negara. Tribunnews berkesempatan menghadiri acara eksekusi...Read More

Viva.co.id – Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, mendesak PT Freeport Indonesia mematuhi dan menghormati undang-undang dan peraturan hukum Indonesia. Pernyataan ini terkait penolakan Freeport mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Padahal ketentuan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.  UU Minerba dan...Read More

Detik.com – Badai yang telah berlalu itu kini datang kembali, itulah perumpaan atas apa yang sedang menimpa lembaga yang dimuliakan dan diagungkan bangsa Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu karena sangkaan memperdagangkan putusan tidak saja mengagetkan, namun juga menjadi...Read More

Beritasatu.com – Penetapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu membuktikan bahwa masih ada celah untuk melakukan tindak korupsi di MK. Selain itu, kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa selama ini tidak ada perbaikan di MK terkait mekanisme pengawasan para hakim MK. Bahkan, selepas kasus korupsi...Read More

Legaleraindonesia.com – Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan catatan mengenai sikapnya terhadapa kasus yang sedang menimpa Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama: “Bahwa semua ada tahapan-tahapan dan proses dari sisi mekanisme dan pandangan hukum yang Kemendagri yakini (berdasarkan berbagai kasus-kasus hukum yang sudah diambil keputusan). Bagi saya (Tjahjo Kumolo) mengambil keputusan kepada siapapun harus hati-hati berdasarkan hukum yang...Read More

Legaleraindonesia.com – Pada tanggal 14 Februari 2017 yang baru lalu Mahkamah Agung kembali menyelengggarakan pemilihan Ketua Mahkamah Agung untuk menggantikan posisi Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH yang telah habis masa jabatannya. Dari pemilihan yang dilakukan oleh Para Hakim Agung itu, M. Hatta Ali  memperoleh 38 suara,  Andi Samsan Nganro memperoleh 7 suara,  serta...Read More

Bisnis.com – Pasca reformasi 1998, harapan terhadap terbentuknya kinerja badan peradilan yang merdeka, berwibawa dan profesional belum tercapai hingga saat ini. Kinerja badan peradilan masih sering menuai kritik dari berbagai kalangan terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan perilaku tidak profesional (unprofessional conduct) yang dilakukan oleh baik hakim maupun aparat pengadilan. Sebagai puncak badan peradilan di Indonesia,...Read More