Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 98 of 332

By

Editor KAI
Anak berkonflik hukum wajib dapat pendampingan
Elshinta.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, Siti Mazuma, mengatakan, anak di bawah umur yang menjadi tersangka kasus pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, wajib mendapatkan pendampingan hukum. “Dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, telah diatur apa saja hak-hak anak, baik sebagai korban, saksi maupun terlibat dalam tindak pidana,” kata Zuma yang...
Read More
Banyak Kriminalisasi, Kepastian Hukum Terancam
JAKARTA, KRJOGJA.com – Kinerja kejaksaan di era Jaksa Agung M Prasetyo terus dikritisi. Banyak dugaan kriminalisasi yang dilakukan insan Adhyaksa dalam beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Dugaan kriminalisasi yang sempat membuat heboh dunia penegakan hukum antara lain Baiq Nuril, terpidana yang justru sebenarnya adalah korban pelecehan seksual, Jaksa Chuck Suryosumpeno yang berprestasi namun kini...
Read More
Bercermin dari Kasus Baiq Nuril, Sistem Hukum di Indonesia Belum Perhatikan Aspek Relasi Kuasa
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati menyebut, proses hukum di Indonesia masih belum mampu melihat aspek relasi kuasa. Hal itu, tercermin dari proses hukum kasus pelecehan seksual Baiq Nuril. Pada kasus Baiq Nuril, aspek relasi kuasa tercermin dari status dia sebagai pegawai tata usaha honorer SMA 7 Mataram, NTB, sedangkan terduga...
Read More
Pos Indonesia Ingin Program Kirim Buku Gratis Berpayung Hukum
AKURAT.CO, PT Pos Indonesia ingin program kirim buku gratis memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan, mengingat biaya dari program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT Pos Indonesia. ” Soal payung hukum, instruksi presiden terkait program tersebut kan harus diwujudkan dalam bentuk apakah Inpres (Instruksi Presiden) atau apa supaya melindungi kami juga,” kata Direktur Utama PT Pos...
Read More
Pemerintah Rancang Hukum Omnibus Kemudahan Perizinan Usaha
REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER — Pemerintah segera menyelesaikan rancangan hukum omnibus terkait dengan perizinan berusaha. Aturan dalam bentuk undang-undang tersebut akan menjadi payung dari tidak kurang 20 undang-undang terkait dengan perizinan. Perbaikan perizinan berusaha diharapkan bisa membantu mendorong realisasi investasi di Indonesia. “Di awal tahun depan kita upayakan percepat. Kami (Kementerian/Lembaga) secara substansi itu sudah oke,” kata...
Read More
Penegakan Hukum di Atas Laut Sudah Berjalan Baik?
mongabay.co.id — Kinerja Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) yang dibentuk Pemerintah Indonesia, dinilai baik selama empat tahun berdiri. Klaim itu diungkapkan sendiri oleh Komandan Satgas 115 yang juga menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Torehan positif tersebut, dinilai akan semakin mempermudah Pemerintah Indonesia untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Akan...
Read More
Revisi UU Lapas Upaya Benahi Permasalahan Pemasyarakatan
hukumonline.com — Persoalan pemasyarakatan di semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi benang kusut yang tak kunjung usai. Belakangan terakhir beragam peristiwa kerusuhan terjadi di beberapa Lapas. Pangkal persoalannya, salah satunya kapasitas daya tampung berlebihan di lapas. Karena itu, Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan upaya menyelesaikan beragam persoalan pemasyarakatan di Lapas mulai hulu hingga hilir....
Read More
MK Diminta Tafsirkan Aturan Remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi Justice Collaborator
hukumonline.com — Aturan remisi (pengurangan hukuman) dan pembebasan bersyarat dipersoalkan narapidana korupsi melalui uji Pasal 14 ayat (1) huruf i, k UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan...
Read More
Kriminalisasi ahli lingkungan, ancaman baru terhadap penegakan hukum perkara hutan dan tambang
theconversation.com — Kriminalisasi ahli lingkungan menjadi ancaman baru bagi penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan. Modus penggugat adalah mengkriminalkan pendapat ahli yang dipakai hakim untuk menjatuhkan vonis. Kriminalisasi ini potensial membungkam para ahli yang kritis dan berani berpendapat sesuai dengan keahliannya. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), digugat oleh PT...
Read More
Universitas Sriwijaya Berhasil Meraih Juara NAACMCC
JAKARTA, jabarekspres.com  -Kompetisi Na­sional Anti-Corruption Moot Court Competition (NACMCC) usai digelar di Universitas Syiah Kuala, Nangroe Aceh Darussalam, pada 17 hingga 19 November 2018. Univer­sitas Sriwijaya Palembang keluar sebagai juara pertama kompetisi simulasi persi­dangan, disusul Universitas Islam Negeri Alauddin Makas­sar di tempat kedua, serta Universitas Muhammadiyah Aceh di posisi ketiga. Sedikit­nya, 10 universitas di seluruh...
Read More
Komnas Perempuan: Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Sesual Lamban Sekali
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) Azriana Manalu mengkritisi lambatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas DPR RI. ” RUU Penghapusan Kekerasan Seksual enggak kunjung disahkan di DPR sampai sekarang, pembahasannya lamban sekali,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/11/2018). Ia menjelaskan bahwa saat ini regulasi terkait kekerasan seksual...
Read More
Yuk, Mengenal Pentingnya Kontrak untuk Perlindungan Hukum Kita
TEMPO.CO, Jakarta – Kita perlu belajar mengenai apa itu kontrak. Selama ini, terkadang kita menjalani sesuatu dengan penuh dengan rasa percaya. Dalam hubungan pertemanan, pacaran, pernikahan, dan juga hubungan pekerjaan. Terkadang kalau nggak waspada dan cerdas, hal ini bisa menjadi sebab dari masalah. Sangat naif kalau mikir semua orang oke dan baik, percaya orang cuma...
Read More
1 96 97 98 99 100 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024