JAKARTA, sindonews.com – Aparat keamanan dan penegak hukum diimbau untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan kedamaian agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang tinggal menghitung bulan ini berjalan damai dan kondusif. Salah satu caranya adalah melalui penegakkan hukum yang adil, transparan dan tidak berat sebelah. Hal itu diungkapkan perkumpulan profesional muslim alumni...Read More

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi senyap terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (27/11/2018) malam. Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, diketahui lembaga antikorupsi tersebut mengamankan enam orang termasuk Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sementara itu, menurut Informasi soal hakim yang ditangkap KPK itu dibenarkan oleh Komisioner KPK. “Benar,...Read More

NERACA,Surabaya – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Harry Azhar Azis mengatakan bahwa operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan pejabat di daerah yang sudah mendapatkan predikat WTP dapat terjadi karena BPK hanya memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan uang negara. “Opini WTP hanya berhubungan dengan pemeriksaan uang...Read More

Moskow, detik.com – Pemerintah Rusia menyebut Google telah melanggar hukum karena tidak menghilangkan situs-situs terlarang dari hasil pencariannya. Begini kisahnya. Dilansir detikINET dari Reuters, Rabu (28/11/2018) badan komunikasi Rusia, Roskomnadzor menyebut bahwa Google tidak tergabung menangkal daftar khusus yang berisi situs-situs terlarang. Situs-situs tersebut sendiri disebut pemerintah Rusia memiliki informasi yang ilegal sehingga Google dianggap...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mendesak. Agus menyebut UU Tipikor saat ini belum sepenuhnya meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Menurut Agus,...Read More

Tempo.co — Parlemen Ukraina memutuskan untuk menerapkan hukum darurat perang di sejumlah kawasan, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Rusia, menyusul penangkapan tiga kapal Ukraina oleh militer Rusia pada Minggu, 25 November. Hukum darurat perang yang bakal berlaku selama 30 hari ini mengatur sejumlah aspek, di antaranya pengetatan aturan telekomunikasi dan media massa, larangan penggelaran...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan pengelolaan tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta ke PT Jakpro. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, sebelum PT Jakpro memulai pembangunan, sebaiknya harus ada kejelasan status hukum dan aset tiga pulau tersebut. “Harus jelas dulu status hukumnya. HPL punya DKI Jakarta dan HGB punya pengembang. Apakah...Read More

tirto.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman pada produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) dengan denda sebesar Rp2,8 miliar. Dalam amar putusan perkara KPPU nomor 07/KPPU-M/2018 yang dibacakan ketua Majelis Komisi, Ikat Kariadi, sanksi itu dijatuhkan lantaran Nippon terlambat melaporkan aksi korporasi dalam akuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga....Read More

Jakarta, Gatra.com – Komite I DPD RI bahas masalah konflik perampasan lahan dengan Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI). Pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11). Wakil Ketua Komite I Fahira Idris saat memimpin audiensi dengan FKMTI tersebut memaparkan...Read More

VIVA – Sidang gugatan class action terhadap Facebook di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilanjutkan besok Selasa 27 November 2018. Sidang besok merupakan lanjutan dari sidang perdana pada 27 Agustus 2018. Pada sidang perdana, Facebook mangkir dari sidang. Gugatan class action Facebook itu menyusul skandal bocornya data 1,09 juta pengguna di Indonesia. Gugatan diajukan oleh...Read More

Jakarta, Gatra.com – Tanggal 25 November 2018 merupakan awal dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HaKTP). Peringatan tahun ini justru diawali dengan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia- Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Bestha Inatsan A di Jakarta, Minggu...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) menyoroti cara polisi melakukan penyelidikan terhadap korban dalam berbagai kasus kekerasan seksual. Menurut LBH Apik, polisi belum berotientasi pada pemenuhan hak korban dan kerap tak mempertimbangkan psikologi mereka. “Misalnya, polisi seringkali meminta korban untuk mencari alat bukti,” kata pengacara publik LBH Apik,...Read More