Jakarta, CNN Indonesia — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyebut bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus menunggu UU Perlindungan Data Pribadi disahkan sebelum melakukan revisi Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketua Bidang Industri 4.0 Mastel Teguh Prasetya mengatakan hal ini lantaran revisi tersebut harus dilakukan berdasarkan beleid...Read More

JawaPos.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkritik hakim yang hanya berpegang pada UU ITE dalam mengadili Nuril. Hakim hanya melihat adanya pelanggaran UU ITE karena dianggap mentransmisikan percakapan dengan Muslim. Padahal, jika melihat konteks, upaya Nuril merekam percakapan mesum Muslim ditujukan untuk melindungi diri. “Ini satu lagi bukti perempuan di Indonesia ini sangat...Read More

VIVA – Kasus yang menjerat seorang mantan guru honorer di Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan luas publik. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Edhy Prabowo prihatin dengan kasus yang menimpa Baiq Nuril sebagai kriminalisasi. Edhy mendesak Mahkamah Agung (MA), agar jernih memutuskan kasus ini. Sebab, Baiq dianggapnya sebagai korban yang mesti dilindungi dalam...Read More

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro menyatakan, praktek jual beli fasilitas di Lapas/rutan bukan hal baru, ini sudah berlangsung lama dan terjadi hampir di semua Lapas seluruh Indonesia. Budaya jual beli fasilitas ini, kata dia, telah mengakar kuat dan menjadi bisnis kotor di dalam institusi lembaga pemasyarakatan. “Terkesan ada pembiaran dan sengaja...Read More

Jakarta, Garta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dalil terdakwa Lucas bahwa KPK tidak berwenang mengusut kasus obstruction of justice sudah terjawab di berbagai putusan perkara merintangi atau menghalangi penyidikan atau penuntutan sejumlah terdakwa. “Kalau soal atau apakah KPK berwenang atau tidak, kami sudah sangat clear dan sejumlah putusan pengadilan sebenarnya sudah sangat tegas memproses...Read More

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali hadirkan saksi untuk gali informasi terkait tersangka Bupati (nonaktif) Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. “Hari ini kami panggil empat saksi yaitu pegawai sejumlah Bank yang akan dimintai keterangan untuk tersangka SUN,” ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, pagi ini (Kamis, 15/11). Sunjaya merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — First Media dan Internux (Bolt) berhutang Rp708,3 miliar kepada pemerintah atas penggunaan frekuensi 2,3 GHz. Frekuensi itu digunakan untuk menggelar layanan seluler dan internet dari dua perusahaan yang bernaung di bawah grup Lippo tersebut. Dari catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) First media menunggak kewajiban pembayaran sebesar Rp364,8 miliar. Sementara PT...Read More

Suara.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengikutsertakan 30 personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), di Pusat Diklat Reserse Polri Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Diklat PPNS Pola 200 Jam ini, diselenggarakan pada 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018. Hingga saat ini, PPNS LHK...Read More

Merdeka.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berencana menggandeng sejumlah ahli hukum tata negara terkait putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tentang persyaratan pencalonan anggota DPD. Hal itu dilakukan guna mempertimbangkan tindak lanjut yang tepat oleh KPU terhadap putusan MA tersebut. “Kita berencana undang ahli hukum tata negara bagaimana...Read More

Bisnis.com JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan tidak akan melindungi anggotanya jika terlibat dalam pelanggaran etika seperti yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan pihaknya membuka diri bagi setiap organisasi atau masyarakat sipil yang hendak melaporkan anggotanya jika terlibat dalam tindakan pelanggaran. “Kami belum menerima...Read More

KOMPAS.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB dengan menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril dengan 6 bulan kurungan dan denda Rp 500 juta rupiah, pada hari Senin (12/11/2018) kemarin. Kabar tersebut pun membuat Baiq Nuril, yang sebelumnya divonis bebas dan tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram, terancam masuk bui. Vonis MA tersebut...Read More

Sumedang Media, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “MK akan menggelar sidang perkara 84/PUU-XVI/2018 untuk pengujian UU 8/1981 dan UU 1/1946 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan pihak terkait,”...Read More