MK Gelar Sidang Lanjutan Terkait Penetapan KUHAP
MK Gelar Sidang Lanjutan KUHAP

MK Gelar Sidang Lanjutan KUHAP

Sumedang Media, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“MK akan menggelar sidang perkara 84/PUU-XVI/2018 untuk pengujian UU 8/1981 dan UU 1/1946 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan pihak terkait,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (13/11).

Perkara ini diajukan oleh terpidana kasus bank century Robert Tantular yang memohon pengujian Pasal 272 KUHAP, Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP. Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (18/10), Robert melalui kuasa hukumnya Bonni Alim Hidayat menyatakan bahwa pemberlakuan pasal-pasal telah merugikan pihak Robert selaku pemohon.

Rumusan norma dalam pasal a quo dinilai pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan karena pemberlakuannya menyebabkan pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.

Pihak penyidik dari Bareskrim Polri dikatakan Bonni dengan sengaja mengajukan perkara pemohon dipisah menjadi enam LP (Laporan Polisi) dan penetapannya bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dilakukan satu-per satu.

Hal ini menyebabkan pemohon harus menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama enam tahun dan mendapatkan empat putusan pengadilan yang berbeda.

Bonni menjelaskan dari empat putusan pengadilan yang dikenakan kepada pemohon, seharusnya Pemohon menjalani hanya satu putusan pidana saja. Namun ternyata pemohon harus menjalani seluruh empat putusan pengadilan tersebut.

Hal ini menyebabkan total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh pemohon ialah 21 tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 bulan sebagai subsidair pengganti denda. Oleh sebab itu pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut.

Baca Juga : KPK Kembali Panggil Petinggi Lippo Group

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024