tirto.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel sekitar 42 perusahaan di 43 lokasi yang diduga menjadi otak di balik aksi pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani saat ditemui di kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). “Kami sudah melakukan proses penyegelan dalam rangka membuktikan untuk dilakukannya penegakan hukum....Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat presiden (surpres) perihal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kepada DPR, kemarin Rabu (11/9). Dalam surat yang didapat CNNIndonesia.com, Kamis (12/9), surpres itu ditujukan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat ini...Read More

Jakarta, medcom.id: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Muhammad Rizaldi menyebut pencegahan kasus korupsi harus diikuti penegakan hukum maksimal. Perlu peran serta Mahkamah Agung menghukum berat koruptor. “Ada koruptor sama-sama disangka pasal yang sama. Yang satu dihukum empat tahun merugikan keuangan negara Rp5 juta, yang satu dihukum juga yang sama padahal kerugian negara Rp5 miliar. MA...Read More

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih Inspektur Jenderal Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pemilihan Firli sebagai pimpinan lembaga antirasuah dilakukan secara aklamasi oleh seluruh fraksi di Komisi Hukum atau Komisi III. “Sebagai Ketua (KPK) adalah Saudara Firli Bahuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR yang juga Politikus Partai Golkar...Read More

AKURAT.CO, Sebanyak 30 lembaga atau Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia menyatakan keberatan dan menolak perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam nota keberatan yang rencananya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara deklarasi penolakan mengambil tempat di di Kantor Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Turut hadir...Read More

JAKARTA, (PR).- Pembentukan Dewan Pengawas diketahui masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hingga saat ini masih menjadi pembicaraan panas baik yang pro maupun kontra. Namun, pada prinsipnya harus diupayakan bagaimana agar kinerja KPK terus meningkat. Hal itu terungkap dalam Diskusi...Read More

JAKARTA, iNews.id – Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) meminta publik untuk mempercayakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) kepada DPR. Diharapkan dari proses ini terpilih figur yang memiliki kemampuan, integritas dan berpengalaman di bidang penegakan hukum. Wakil Ketua Umum ISPPI Irjen Pol (Purn) Sisno...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menguraikan tantangan yang dihadapi penegak hukum di era makin berkembangnya dunia siber. JK mengatakan, dunia siber saat ini terus mengubah kehidupan manusia, termasuk juga pola kejahatan manusia yang kini juga menyasar dunia siber. Karena itu, JK menilai perlunya kesiapan para penegak hukum dalam penguasaan siber. “Dunia siber ini...Read More

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, aparat penegak hukum termasuk pimpinan KPK seharusnya tidak boleh diikat dengan kontrak politik apapun. Komitmen penegak hukum yakni pada penegakan hukum bukan pada kepentingan politik tertentu. “Menjadi aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat dengan komitmen politik karena kita tidak mewakili konstituen...Read More

SURYA.co.id | SURABAYA – Keterbatasan ekonomi tak menghalangi Noviana untuk mengenyam ilmu. Meski pernah jadi pengamen Surabaya, Novi tetap berkeinginan menempuh pendidikan tinggi hingga akhirnya berhasil masuk Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair), bahkan meraih predikat wisudawan terbaik dengan IPK 3,94. Gadis asal Surabaya ini mengisahkan perjalanannya yang tak mudah selama menempuh pendidikan. Ia pernah...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, terus menggaungkan tuntutan referendum kemerdekaan dari Indonesia. Namun, pengamat menganggap referendum Papua tidak dimungkinkan dalam hukum internasional. “Bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional,” ujar guru besar hukum internasional Universitas Diponegoro, Eddy Pratomo, kepada wartawan pekan lalu. Eddy kemudian menjelaskan...Read More

Bisnis.com, MOJOKERTO – Penolakan atas rencana merevisi undang-undang KPK terus menggelinding di sejumlah wilayah. Akademisi Unair dan aktivis hukum di Surabaya termasuk yang menyatakan pernolakan tersebut. Akademisi Universitas Airlangga (Unair) bersama aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengajak mahasiswa dan masyarakat Surabaya dan Jawa Timur menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. “Setelah dua...Read More