TEMPO.CO, Jakarta – Sidang lanjutan gugatan batas usia minimal calon kepala daerah kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Dalam sidang yang beragendakan perbaikan permohonan itu, pemohon menetapkan permohonan batas usia kepala daerah minimal 21 tahun. “Jadi kami ingin membuat batas 21 tahun. Kalau kami kemarin...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan layak digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi. Menurut PSHK, ada tiga aturan yang dilanggar pemerintah dan DPR dalam proses pengubahan UU tersebut. “Uji formil itu terkait prosedur pembentukan. Nah, sekarang UU KPK itu menyalahi prosedur pembentukan,” kata peneliti...Read More

tirto.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah untuk membeberkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Walhi juga mendesak agar pemerintah menaikkan status polusi udara akibat asap karhutla. “Saat terjadi kebakaran pada Agustus kemarin, kami berharap negara segera melakukan dua hal itu,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi...Read More

Suara.com – Bersamaan dengan RUU KUHP yang menuai protes, muncul sanggahan dari seorang yang mengaku mahasiswa hukum di media sosial. Pria yang menggunakan akun Twitter bernama @AriaGanaa mengunggah beragam cuitan tanggapan terkait 11 poin kontroversial RUU KUHP yang disebut dalam gerakan #TolakRUUKUHP. Ia menilai beberapa poin tersebut maknanya dibelokkan sehingga tidak sesuai dengan aturan dalam...Read More

Jakarta, detik.com – Peneliti ICJR yang juga aktivis bidang hukum, Maidina Rahmawati memetakan ada sejumlah pasal yang masih bermasalah dalam RUU KUHP yang akan disahkan DPR dan Presiden. Menurutnya isu tersebut nantinya akan menghambat kinerja pemerintah. “Kita masih memetakan masih banyak masalah, ada 17 isu bermasalah di RKUHP,” kata Maidina dalam diskusi Problematika Legislasi, di...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Imparsial Al Araf mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Araf menilai keberadaan revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu cacat formil karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. “Imparsial menolak revisi UU KPK yang baru disahkan...Read More

Romli Atmasasmita Guru Besar Universitas Padjadjaran sindonews.com – SAAT ini iklim penegakan hukum tengah dilanda euforia reformasi yang mengunggulkan transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas tanpa menghiraukan masalah etika dan sopan santun, baik secara personal maupun secara institusional. Reformasi diterjemahkan sebagai “serba-terbuka” yang memiliki konotasi berbeda dengan “transparansi” karena yang terakhir harus dilandaskan pada...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan, perubahan aturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi untuk mencegah diskriminasi dan memberikan hak yang sama. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini termasuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Arsul...Read More

Liputan6.com, Jakarta – DPR telah resmi mensahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar mengatakan, hal itu diinisiasi DPR karena termotivasi dari banyaknya legislator yang terjerat kasus korupsi. Menurut Fickar, selama KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tangkapan terbesarnya adalah para anggota legislatif....Read More

AKURAT.CO, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi setuju dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga anti rasuah. Rullyando mengatakan, pembentukan UU KPK dalam rangka percepatan dan akselerasi dalam pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan negara lain. “Ini membantu tugas pemerintah dalam...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly tak menepati janjinya mengundang pimpinan lembaga antirasuah membahas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bersama DPR. “Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR, tapi Pak Laoly juga tidak...Read More

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal terus berikhtiar melawan korupsi di Indonesia. Melalui surat elektronik yang disebar di internal KPK, pada Rabu (18/9/2019), Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan seluruh pegawai KPK agar tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya. “Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti! Kami langsung pada kalimat inti ini...Read More